Pro Kontra Ritel Modern di Desa Padamara Lombok Timur: Antara Ancaman UMKM dan Kemudahan Masyarakat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ritel modern di Lombok Timur berkembang pesat sampai ke desa-desa.

Menjamurnya ritel modern di Lombok Timur ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.

Seperti halnya di Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur.

Kepala Desa (Kades) Lalu Haris Munandar menegaskan menolak rencana dibangunnya ritel modern dengan alasan apapun.

"Tegas saya menolak, karena nantinya UMKM yang ada disini Berpotensi gulung tikar," ucap Haris saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Pemkab Sumbawa Barat Belum Izinkan Ritel Modern Beroperasi 24 Jam

Kendati rencananya sudah ada tanah yang akan dibangun ritel modern, Haris malah lebih setuju jika tanah itu dialih fungsikan untuk hal yang lain.

Misalnya, semisal dijadikan gedung serbaguna yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

"Caranya engan meminta kepada Bupati untuk menghibahkan tanah tersebut kepada desa," singkat Haris.

Seorang tokoh masyarakat di wilayah itu, Lalu Mukti Ali justru mendukung rencana pembangunan ritail moderen.

Dia mengatakan, dengan kehadiran ritel modern akan memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat, terutama terhadap kebutuhan berbelanja yang nyaman dan lengkap.

Baca juga: Kisah Warga Lombok Timur Melawan TBC: Raenah yang Pantang Menyerah dan Menolak Pasrah

"Kalau menurut saya, dengan adanya ritel modern nanti, akan berdampak positif bagi masyarakat Padamara khususnya, karna memberikan kemudahan untuk berbelanja," ungkapnya.

Selain untuk peluang kerja, kata Mukti Ali, hadirnya ritel modern itu juga menjadi peluang bisnis baru bagi masyarakat dengan bisa memanfatkan halaman depan minimarket untuk berjualan dengan harga sewa sangat terjangkau.

Begitu juga dengan produk yang dijual pihak retail selaku investor harus mengakomodir produk UMKM masyarakat , dengan memberikan peluang bagi pengusaha lokal menjadi pemasok produk Home Brand Private Label (HBPL).

Wakil Ketua BPD Padamara Lalu Sukardiman terlebih dulu akan menyerap aspirasi masyarakat.

"Tentunya dengan melakukan musyawarah," ucap Sukardiman.

(*)