DPRD NTB Meminta Kementrian Agama Lebih Selektif pada Travel Umrah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Komisi V DPRD NTB Muhammad Akri mengomentari kasus jemaah umrah yang kerap gagal berangkat ke tanah suci Mekkah, Arab Saudi.

"Saya sebagai representasi masyarakat sangat miris melihat travel-travel yang hanya mementingkan keuntungan sendiri dan merugikan masyarakat," ungkap Akri, belum lama ini.

Diterangkan Akri, batalnya para jemaah berangkat bisa menjadi tanggungjawab akhirat bagi pemilik travel.

Sebelum berangkat berhaji atau umrah, tradisi masyarakat di NTB mengeluarkan sejumlah uang untuk acara syukuran atau roah.

Ketika diberangkatkan ke Jakarta kemudian dipulangkan kembali akan menjadi beban moril bagi para jemaah.

Baca juga: Pimpinan Komisi V DPRD NTB Muhammad Akri Bicara Soal Lapangan Kerja bagi Mantan PMI

"Itu kan bisa menyebabkan pandangan-pandangan (negatif) dari masyarakat," ungkap Akri.

Sementara itu, politisi PPP ini menyoroti kinerja Kementrian Agama untuk lebih selektif memberikan izin terhadap pihak travel.

"Saya apresiasi satgas yang dibentuk. Tetapi Kementrian Agama harus selektif, bagaimana merapikan travel umrah," tegasnya.

Dengan travel yang menjamur di NTB, hal ini membuat Akri merasa khawatir.

"Pergi sekolah ke luar, pulang-pulang buka travel. Karena apa? Karena tau situasi dan kondisi di sini. Jadi kementrian harus selektif," sambungnya.

Akri juga menjelaskan mengapa travel umrah sangat diminati masyarakat di NTB.

Menurutnya, dengan panjangnya antrian untuk berhaji, masyakarat jadinya lebih memilih untuk berangkat umrah.

Pihak travel membaca kesempatan ini merupakan kesempatan emas untuk meraup keuntungan.

Terakhir Akri menyoroti tingkat kesadaran masyarakat atas travel yang ada.