Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima 2022 Terendah di NTB, Bappeda: Kita Tak Punya Tambang

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pertumbuhan ekonomi Kota Bima tahun 2022, terkategori paling rendah dibanding daerah lain di NTB.

Berdasarkan data Provinsi NTB Dalam Angka Tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPS, menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi seluruh daerah di NTB.

Laju pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah dalam periode waktu tertentu.

Untuk Kabupaten Lombok Barat, laju pertumbuhan ekonominya sebanyak 3,46 persen.

Baca juga: Pinjam Gedung Polres Bima Kota, KPK Selidiki Kasus Apa?

Kemudian Kabupaten Lombok Tengah 3,55, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3,18 dan Kabupaten Sumbawa 3,21.

Kabupaten Dompu sebanyak 2,95, Kabupaten Bima 2,83, Kabupaten Sumbawa Barat 24,14, Kabupaten Lombok Utara 3,49, Kota Mataram 3,53 dan Kota Bima hanya 2,70.

Untuk Kota Bima ini, pertumbuhan ekonominya menjadi yang terburuk.

Pada tahun 2022,terdapat sektor yang tumbuh negatif di Kota Bima.

Yaitu sektor konstruksi dan sektor pertambangan, serta penggalian, sebagai pendukung sektor konstruksi.

Sementara itu, sektor pangsa di Kota Bima besar, tapi pertumbuhan melambat, atau negatif.

Ini berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada Tahun 2022, terdapat beberapa sektor di Kota Bima yang mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan tumbuh negatif.

Yaitu konstruksi, pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan.

Pada sisi permintaan, ada faktor melemahnya konsumsi masyarakat dan rendahnya investasi.

Kepala Bappeda Kota Bima, H Fakhrunraji yang dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan data yang dirilis BPS tersebut.

Namun ia mengatakan, jika sektor tambang menjadi rujukan maka itu menjadi wajar karena Kota Bima tidak memiliki sektor tambang untuk memacu laju pertumbuhan ekonominya.

"Tidak seperti Kabupaten Bima atau Dompu misalnya, yang memiliki tambang," kata Fakhrunraji.

Pada sektor galian c pun lanjutnya, sangat dibatasi oleh Pemerintah Daerah sehingga itu pun tidak mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Harga Garam di Bima Tembus Rp480.000 Per Karung

Pada segi konstruksi bebernya, tahun 2022 Kota Bima hanya bersandar pada APBD saja, tidak ada intervensi APBN.

Sehingga, proyek-proyek yang dikerjakan tidak berdampak signifikan.

"Kalau saja dukungan dari JICA dan APBN lain sudah ada, sisi konstruksi pasti terdongkrak," tegasnya.

Kendati demikian, Fakhrunraji tetap tidak bisa merinci lebih detail lagi karena pihaknya belum mendapatkan rilis dari BPS.

Ia juga mengarahkan wartawan, untuk mengonfirmasi langsung ke BPS terkait data yang dikeluarkan.

(*)