Berita Lombok Tengah
DPRD Lombok Tengah Desak Pemkab Segera Ajukan Revisi Perda Pilkades
Pilkades Lombok Tengah diundur hingga tahun 2025 atau dilakukan pascapemilu 2024
Penulis: Sinto | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah meminta kepada Pemkab untuk segera mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Hal ini agar Pilkades Lombok Tengah bisa dilaksanakan pada tahun ganjil.
Ia mengaku sampai sekarang belum ada pembahasan yang ditunggu-tunggu DPRD Lombok Tengah.
"Kita beberapa waktu yang lalu telah rapat dengan pemerintah desa tadi itu kita minta segera mengajukan," ungkap Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli, Kamis (13/4/2023).
Baca juga: 8 Desa di Lombok Timur Masuk Kategori Rawan Konflik di Pilkades Serentak 2023
Ia menjelaskan, Komisi I sangat siap untuk melakukan revisi Perda mengingat Pilkades diundur hingga tahun 2025 atau dilakukan pascapemilu 2024.
Dalam revisi Perda itu, Supli menyebutkan hanya mengganti satu pasal saja yang menyatakan bahwa Pilkades dilakukan di tahun genap agar bisa dilakukan di tahun ganjil sehingga Pilkades tidak bertentangan dengan Perda.
Politisi PKS ini mengatakan, terkait hal tersebut dapat diagendakan dengan segera kendati DPRD telah menyiapkan agenda pemabahasan Perda lainnya 2023.
"Ya bisa sewaktu-waktu, jadi nanti bisa diagendakan di DPRD, insyaallah nggak lama lah," pungkasnya.
(*)
RS Mandalika Gelar Seminar Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Reproduksi |
![]() |
---|
Bupati Pathul Terima Kunjungan Kalapas Terbuka, Terima Laporan Soal Ketahanan Pangan & Remisi HUT RI |
![]() |
---|
 KPU Lombok Timur Menyasar 283 Data Warga untuk Coklit Terbatas |
![]() |
---|
Mahasiswa Asal Semparu Lombok Tengah Diciduk saat Terima Paket Ganja di Kantor Pos |
![]() |
---|
Tim Paskibraka Lombok Tengah Dibekali Materi Ketahanan Nasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.