DP3AKB Optimis Penurunan Stunting di Lombok Timur Capai 14 Persen

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur optimistis tahun 2024 penurunan stunting capai 14 persen.

Untuk memuluskan target tersebut, DP3AKB membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) beranggotakan instansi terkait dan lembaga yang fokus menangani stunting.

Semangat tersebut juga mulai ditunjukkan melalui Rapat Kordinasi (Rakor) TPPS yang digelar pertama kali pada hari ini, di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (28/3/2023).

Kepala Dinas DP3AKB Ahmat menegaskan, rakor pertama TPPS dilakukan dalam rangka penilaian kinerja beberapa OPD dan lembaga agar menjalin koordinasi tahun 2023.

"Jadi semua kepala OPD memaparkan apa yang pernah dan akan direncanakan pada tahun 2023," ucap Ahmat.

Dikatakannya, dari TPPS sendiri berisikan setidaknya 21 OPD lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, termasuk didalamnya benerapa Lembaga yang konsen membahas tentang Stunting.

Baca juga: Dokter Jack Dampingi Wagub Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalilah Bertemu Menkes Bahas Stunting

Nantinya akan ada 8 aksi yang akan dilakukan TPPS, dimana akan dimulai bertahap setiap bulannya hingga nanti targetnya tercapai pada bulan Juli 2023.

TPPS juga ditegaskan Ahmat, saat ini fokus di lingkup Kecanatan, hingga sudah tidak ada lagi istilah desa yang menjadi lokus.

Lebih lanjut Ahmat juga menegaskan, dari hasil Rakor yang dilakukan, dari beberapa pemaparan OPD pihaknya optimis bisa meraih target 14 persen penurinan stunting di tahun 2024 mendatang.

"Kalau kita mendengar dari semua paparan OPD itu rata rata optimis bahwa 2024 itu bisa terlaksana 14 persen penurunan stunting," katanya.

"Kalau semua OPD bergerak, semua lini bahkan sampai dengan ormas, in sha allah optimis 14 persen itu bisa tercapai," lanjutnya.

Untuk perbandingan data, saat ini pihaknya mengaku masih berpatokan pada dua data, yakni dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Menurut data yang ada, tahun 2022 saat ini kasus stunting di Lombok Timur dari sumbar SSGI sudah mencapai 32,07 persen, sedang pada E-PPGBM diangka 16,98 persen.

Selain berpatokan pada dua sumber diatas, Ahmat mengaku saat ini pihaknya juga telah membuat satu program yang dinamakan Kelas Keluarga Resiko Stunting

"Tentunya bersama aplikasi itu nanti didalamnya akan terdata by name by adres by intervensi itu yang kita siapkan, sehingga mudah mudahan dalam waktu dekat nanti di awal Mei kita sudah lounching program itu," tutupnya.

(*)