Cak Imin Usul Hapus Jabatan Gubernur, Ketua DPW PKB NTB: Presiden Saja Bilang Akan Kaji

"Di sisi yang lain, Gubernur sekarang ngumpulin bupati sudah enggak didenger. Karena Gubernur ngomongnya sama saja, lebih baik langsung dipanggil menteri," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Dirinya pun menginginkan agar jabatan gubernur tak lagi jadi jabatan politis. Atau lebih jauh lagi ia meminta agar jabatan gubernur dihapus.

"Itu alasannya, tidak efektif. Sehingga lebih baik posisi gubernur adalah posisi perpanjangan tangan pemerintah pusat, berarti sifatnya administratif. Kalau sudah administratif enggak usah dipilih langsung. Kalau perlu enggak ada jabatan gubernur," jelasnya.

"Hanya misalnya selevel dirjen atau direktur kementerian. Kemendagri misalnya administratur ntb dari pejabat kementerian. Sehingga efisien. Ini usulan yang agak revolusioner," imbuh Cak Imin.

Perubahan kebijakan tersebut kata Cak Imin bisa dimulai momentumnya saat pilkada 2024 nanti.

Anggaran yang sebelumny dialokasikan kepada gubernur tersebut bisa dipindahkan untuk semata-mata pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Momentumnya saat pilkada nanti. Mengakhiri pilkada untuk gubernur. 2024 presiden keluarkan perppu, DPR siapkan UU, anggaran kerjanya efisien, cara kerjanya efisien, duit lebih banya dibuang ke peningkatan SDM saja, jangan kerja yang lain cukup SDM saja. Kita lebih baik pakai baju yang enggak terlalu bagus tapi otaknya cemerlang," jelas Cak Imin.

Baca juga: Cak Imin Beri Target PKB NTB Raih 2 Kursi DPR RI di Pemilu 2024

Tanggapan Sejumlah Pihak

Ide penghapusan jabatan Gubernur terus memicu kontroversi. Tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah yang notabene merasakan langsung dampak jabatan politik tersebut.

Sejauh ini ide itu kebanyakan ditentang karena dianggap bikin gaduh dan buang-buang energi saja.

Ketua DPW PKS NTB H Yek Agil berharap agar pejabat di pusat tidak membuat isu-isu kontroversi yang dapat memecah konsentrasi anak bangsa.

“Saya berharap semua komponen bangsa terutama dipimpin oleh pejabat kita di pusat saat ini, menyatukan pikiran, langkah dan kerja kita agar Indonesia bisa bangkit lebih cepat,” katanya.

Bangsa saat ini tengah fokus bangkit dari dampak Pandemi Covid-19. Di samping itu perlu akselerasi pikiran dan tenaga dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan dibanding bangsa lain.

“Kita perlu berbenah pascapandemi covid dan lain-lain, serta bagaimana membaca arah tren pembangunan dunia global saat ini dan berusaha beradaptasi agar kita tidak tertinggal dalam pergaulan kehidupan dunia internasional,” ujarnya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua 3 DPRD NTB itu memandang pernyataan yang tidak linear dengan kebutuhan bangsa saat ini justru dapat berdampak negatif bagi perkembangan bangsa.