Berita Bima

Perangkat Desa di Bima Unjuk Rasa Tuntut Kejelasan Status Kepegawaian Hingga Ancam Mogok Kerja

selama ini perangkat desa tidak termasuk dalam kategori PNS, PPPK atau bahkan honorer

Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
ISTIMEWA
Aksi demonstrasi yang digelar perangkat desa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Bima, Rabu (25/1/2023). 

Sekretaris desa lain, Wawan dari Desa Samili mengungkap hal senada.

Ia mengatakan, perangkat desa memiliki peran penting dalam perjalanan pemerintahan desa.

"Gerbong awal pelaksanaan pemerintahan desa itu ya dari perangkat desa, maka Pemerintah Kabupaten Bima harus perhatikan itu," ujarnya.

Aksi ratusan perangkat desa ini ditemui Asisten 1 Pemkab Bima, Fatahullah mewakili Bupati dan Wakil Bupati Bima yang sedang berada di luar daerah.

Baca juga: Apdesi Minta Kepala Desa Bisa 3 Periode Selain Masa Jabatan 9 Tahun

Fatahullah mengaku, pemerintah setuju dengan tuntutan para perangkat desa dan berjanji akan segera mengirimkan rekomendasi yang dituntut.

Aksi ini berlangsung damai, massa berangsur membubarkan diri setelah direspon pihak Pemerintah Kabupaten Bima.

Namun sesuai dengan kesepakatan, aksi akan kembali digelar pada Senin pekan depan untuk melihat apakah rekomendasi betul-betul dikirimkan atau tidak.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved