Tanggapi Ombudsman Soal Skor Pelayanan Terburuk Ketiga di NTB, Pemkot Mataram: Kita Evaluasi

“Ada tambahan variabel, salah satunya adalah variabel opini,” cetus Dwi Sudarsono dihadapan awak media, Rabu (18/1/2023).

Masih dikatakan oleh Dwi, variabel opini yang dipraktekkan adalah Ombudsman RI ditugaskan oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memintai keterangan sejumlah staff dan kepala instansi terkait, dan juga masyarakat.

Dan dari variabel opini tersebut membuat nilai pelayanan di Kota Mataram anjlok, akibat beberapa ketimpangan pengakuan yang tidak sejalan antara pelayananan perangkat negara dan di masyarakat.

“Semisal yang dikatakan oleh perangkat tidak ada biaya, ternyata di masyarakat mereka dikenakan biaya yang seharusnya gratis, ya berbeda jadinya kan,” tukas Dwi.

Selain itu, terdapat beberapa data yang dimintai oleh Ombudsman RI NTB kepada instansi negara terkait di Kota Mataram, tetapi tidak diberikan.

Adapun alasan tidak didistribusikannya data instansi terkait di Kota Mataram kepada Ombudsman dikatakan Dwi, karena pola informasi yang terhambat akibat pergantian jabatan.

Ditambah lagi lalainya petugas di instansi terkait akibat tidak patuh terhadap himbauan Ombudsman RI NTB.

Baca juga: DPRD NTB Desak Pemprov Jujur Soal Data Kemiskinan

“Kita minta 18 jenis data. Seperti data SKP, beban kerja dan sebagainya. Tapi ya seperti itu, tidak terdistribusi dengan baik,” ungkap Dwi Sudarsono.

Ditambah lagi di tahun 2022, terdapat penilaian oleh Ombudsman RI yang mewajibkan setiap puskesmas wajib memiliki masing-masing website.

Tetapi kenyataannya di tahun 2022, masih banyak puskesmas di Kota Mataram yang belum memiliki website.

Dibandingkan Kota Mataram, Kota Bima masih lebih unggul dengan skor pelayanan 82,11 atau memuaskan.

Dikatakan oleh Dwi, puskesmas yang ada di Kota Bima jauh lebih tertib dibanding puskesmas yang ada di Kota Mataram, baik dari segi pelayanan, maupun kepemilikan website.

(*)