DPRD NTB Desak Pemprov Jujur Soal Data Kemiskinan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPRD NTB meminta pemerintah provinsi jujur dengan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan di Provinsi NTB terbilang cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada rentan waktu Maret hingga September 2022 jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 12,8 ribu orang.

Karena itu, DPRD NTB menilai perlu dilakukan upaya serius untuk menekan angka tersebut.

"Ketimbang kita ribut-ribut soal data, sebaiknya butuh kerja serius untuk mengatasinya," ujar Anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah pada Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Anggap Pemprov NTB Belum Serius Tangani Kemiskinan Ekstrem, DPRD: Minim Inovasi

Politisi PKB itu menegaskan, bahwa jika merujuk data kuantitas jumlah penduduk miskin merujuk data BPS maka, ada persepsi penambahan angka sekitar 9 ribu orang, sehingga variabel jumlah warga miskin berjumlah sebanyak 12 ribu, selama rentan waktu Maret hingga September 2022.

"Angka, 12,8 ribu orang pendukung miskin itu cukup tinggi. Lalu, di mana turunnya? Ketimbang kasak-kusuk memperdebatkan data BPS itu," ucap Akhdiansyah.

Ia mendaku, kejujuran dalam sebuah pemerintahan, perlu dilakukan.

Sebab, hal itu merupakan pertaruhan sebuah integritas pemerintahan.

Di mana, kejujuran akan data kemiskinan akan membuat banyak pihak akan membantu penangananya.

"Jujur itu penting, kalau data yang dibuat subjektif, maka masukan pun ndak ada. Tapi jika kita terbuka dan legowo, maka pasti akan banyak masukan yang positif untuk pembangunan NTB," jelas Akhdiansyah.

Ia menjelaskan, bahwa dalam APBD 2023, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan kemiskinan.

Dari angka tersebut, lanjut Akhdiansyah, ia menilai belum ada inovasi program yang dicanangkan pemprov NTB untuk memangkas angka kemiskinan ekstrem ini.

"Ndak ada orientasi ke situ (kemiskinan), normatif semua. Sebenarnya yang banyak program pengentasan kemiskinan yang bersifat 'auto' atau turunan program pemerintah pusat.