Pansus Raperda RTRW Sebut Penataan Ruang di NTB Harus Menganut Prinsip Keterbukaan

Namun demikian, Pansus RTRW Provinsi NTB berharap, tarik ulur luasan ruang investasi dapat segera menemukan titik temu.

Sehingga proses penyiapan Raperda RTRW dari daerah hingga provinsi dapat berjalan relatif lebih cepat.

“Sebab kita juga harus ingat, posisi NTB sebagai daerah penyangga pangan nasional memang membuat sulit kemungkinan memperkecil kawasan LP2B dan LCP2B,” ujarnya.

Ada kepentingan nasional yakni ketahanan pangan yang berbenturan dengan semangat membuka ruang investasi.

Maka dalam kasus seperti ini harus ada upaya untuk memastikan kepentingan lebih luas yang jadi prioritas.

“Kalau memang ruang investasi masih tersedia yang lain, maka saya pikir kita juga harus memastikan keamanan lingkungan, ketersediaan sawah, agar kebutuhan pangan di daerah hingga nasional tercukupi,” ulasnya.

Kecuali, bila ruang investasi sedemikian sempit bahkan tidak tersedia lagi. Sedangkan daerah membutuhkan stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian.

Maka pada posisi ini, Pansus RTRW Provinsi NTB akan ikut menyuarakan ke pusat agar ruang investasi yang diprioritaskan.

“Kita ikuti dulu arahan dari pemerintah pusat, sehingga kelestarian lingkungan juga dapat terjaga dengan baik dan kita juga terhindar dari bencana (akibat pembangunan yang tak terkendali),” ujarnya.

Di samping itu, kemungkinan kawasan investasi yang tidak banyak bertambah karena berbenturan dengan kepentingan nasional di mana NTB sebagai lumbung pangan, harus diimbangi pula dengan perhatian khusus pemerintah pusat.

Politisi asal Lombok Tengah itu melihat, hal ini penting demi menjaga minat dan semangat masyarakat NTB bertani menyiapkan kebutuhan pangan bagi negeri.

“Walaupun saya selaku ketua pansus turut serta mendukung program nasional, dalam mempertahankan sawah, tetapi kami juga berharap pemerintah pusat memberikan support dan program yang nyata bagi petani di NTB,” kata ketua komisi 2 Bidang Perekonomian dan Lingkungan Hidup DPRD NTB ini.

Support dan program yang nyata akan menyuntikkan semangat warga NTB berproduksi pangan bagi kebutuhan nasional.

“Sebab kalau perlakuannya sama dengan provinsi yang tidak berstatus penyangga pangan nasional, tentu hal ini bukannya memancing tetapi malah membuat warga semakin berkeberatan jadi petani,” ujarnya.

Support dan program yang diharapkan antara lain dengan memastikan ketersediaan pupuk dan terjangkau bagi petani di NTB.