Daftar OPD Pemprov NTB dengan Serapan APBD 2022 Tertinggi hingga yang Masuk Kategori Merah
DPRD NTB meminta Pemprov NTB dalam hal ini eksekutif untuk mengevaluasi OPD-OPD yang kinerjanya dinilai rendah
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Dinas Pemuda dan Olahraga dari pagu anggaran Rp 32.195.882,413 sudah terealisasi Rp 24.008.318,276.
Dinas Perdagangan dari pagu anggaran Rp 22.934.229,019 sudah terealisasi Rp 16.728.807,857.
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Rp 67.105.042,595 sudah terealisasi Rp 48.396.938,122.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 30.072.476,284 sudah terealisasi Rp 21.475.744,624.
Dinas Perindustrian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dari pagu anggaran Rp 20.879.605,399 sudah terealisasi Rp 14.356.100,190.
Biro Perekonimian dari pagu anggaran Rp 2.633.514,200 sudah terealisasi Rp 1.981.055,500.
Dinas Peternakan dan Keswan dari pagu anggaran Rp 51.839.899,771 sudah terealisasi Rp 34.032.864,934.
Dinas Pertanian dan Perkebunan dari pagu anggaran Rp 163.494.513,895 sudah terealisasi Rp 106.731.298,382.
Dan urutan terakhir ditempati Dinas Koperasi UKM baru mencapai 65,04 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp 20.245.882.466, sudah terealisasi Rp 13.167.275.328.
Di kategori ini, deviasi serapan keuangannya berada pada rentang minus 10,28 persen, hingga minus 24,96 persen.
Lima OPD Kategori Merah
Dan terakhir, lima OPD masuk kategori merah. Antara lain, Brida dengan serapan APBD sebesar 61,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 44.084.600.955.
Dinas Perumahan dan Permukiman dengan serapan 60,29 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 215.380.739.083.
Biro Kesejahteraan Rakyat dengan serapan anggaran baru 58,16 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 71.236.609.100.
Dinas PUPR dengan serapan keuangan baru diangka 54,33 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp 728.413.249.237.
Dinas Perhubungan dengan serapan keuangan baru diangka 53,66 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 16.905.817.775.
Ke lima OPD tersebut masuk kategori merah, karena serapan keuangannya minus 28,20 persen hingga minus 36,34 persen dari target.
Total pagu anggaran dari 47 OPD tersebut, sebesar Rp 6.317.143.781.896, dan yang sudah terealisasi baru sebesar Rp 3.989.619.966.875.
(*)
