Daftar OPD Pemprov NTB dengan Serapan APBD 2022 Tertinggi hingga yang Masuk Kategori Merah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Jumlah serapan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbilang rendah.

Hingga periode 31 November 2022, realisasinya hanya sebesar 63,16 persen dari target 90 persen.

Dari 47 Organisasi Perengkat Daerah (OPD), hanya 2 OPD saja yang realisasi keuangannya melebihi target. Padahal, Tahun Anggaran (TA) 2022 tersisa tak lebih dari dua pekan lagi.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD NTB bersama pihak eksekutif, anggota DPRD NTB fraksi PPP Muhammad Ruslan meminta Pemprov NTB dalam hal ini eksekutif untuk mengevaluasi OPD-OPD yang kinerjanya dinilai rendah.

"Kami minta supaya eksekutif melakukan evaluasi kinerja kepada OPD-OPD yang serapan anggaran dan realisasi programnya rendah. Bila perlu kadisnya diganti," ucap anggota DPRD dapil Lombok Barat-KLU itu.

Baca juga: Bapenda Lombok Timur Pertegas Kewenangan Penarikan Retribusi agar OPD Tak Saling Sikut

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang ditemui beberapa waktu yang lalu mengaku akan meninjau data-data kinerja OPD tersebut.

"Nanti coba saya cek OPD-OPD mana. Karena begini, kadang-kadang serapan anggaran itu bukan karena kesengajaan, tapi karena ada aturan pusat yang mengunci dan enggak bsia diserap juga," katanya.

"Kenapa kok sudah Desember tapi belum bisa diserap juga? karena ada aturan kadang harus begini harus begitu, mudah-mudahan sih cepat, diliat dulu. Lebih cepat sih lebih bagus," imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Berdasarkan data yang diterima TribunLombok, ada dua OPD yang melampaui target serapan anggaran 90 persen, yaitu Biro Hukum, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB. Di mana Biro Hukum dari pagu anggaran sebesar Rp 1.302.000.000, sudah terealisasi sebesar Rp 1.210.116.932 atau 92,94 persen.

Sementara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB dari pagu anggaran sebesar Rp 1.280.000.000, sudah terealisasi sebesar 1.186.091.242 atau 92,66 persen.

Sehingga ke dua OPD ini masuk dalam kategori hijau, yakni OPD dengan serapan APBD lebih dari target hingga deviasinya maksimal kurang dari 10 persen.

25 OPD Kategori Hijau

Selain itu, ada 25 OPD yang juga masuk kategori hijau. Dari jumlah tersebut, 23 OPD mengalami deviasi keuangan yang mana capaiannya minus dari target 90 persen.

Deviasi paling kecil ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB sebesar 0,20 persen, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 110.913.198.496, sudah terealisasi baru diangka Rp 99.598.028.967.

Kemudian Dinas Kesehatan NTB, dari pagu anggaran sebesar Rp 152.824.945.450, yang sudah teralisasi sebesar Rp 133.979.040.192.

Badan Penghubung Daerah dengan pagu anggaran Rp 11. 673.103.710, yang sudah terealisasi Rp 10.216.812.529.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, pagu anggaran Rp 1.623.240.197.284, sudah terealisasi Rp 1.416.588.305.198.

Inspektorat NTB, pagu anggaran Rp 23.179.073.659, sudah terealisasi Rp 20.176.776.967.

Biro Administrasi Pimpinan, pagu anggaran Rp 8.503.600.000, yang sudah terealisasi Rp 7.394.045.190.

Bappeda NTB dengan pagu anggaran Rp 40.131.275.521, sudah terealisasi Rp 34.657.700.979.

Biro Organisasi pagu anggaran Rp 2.002.339.000, yang sudah terealisasi Rp 1.722.605.723, dan Badan Kepegawaian Daerah pagu anggaran Rp 14.278.964.204, sudah terealisasi Rp 12.250.222.804.

Selanjutnya Satpol PP Provinsi NTB dari pagu anggaran Rp 20.306.564.866, sudah terealisasi Rp 17.362.805.176.

Baca juga: Pemprov NTB Respons Kritik Mori Hanafi Terkait KUA PPAS APBD NTB yang Dianggap Tak Transpran

Sekretariat DPRD NTB pagu anggaran Rp 128.177.831.741, sudah terealisasi Rp 107.849.256.584.

Biro Administrasi Pembangunan pagu anggaran Rp 696.750.550, sudah terealisasi Rp 584.958.287.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pagu anggaran Rp 30.101.331.339, sudah terealisasi Rp 25.131.710.784.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, pagu anggaran Rp 9.778.737.094, sudah terealisasi Rp 8.591.455.214.

Dinas LHK pagu anggaran Rp 162.487.133.159, sudah terealisasi Rp 135.320.184.130. Dinas ESDM pagu anggaran Rp 10.323.610.859, sudah terealisasi Rp 8.951.455.214.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pagu anggaran Rp 963.985.078.545, sudah terealisasi Rp 802.922.123.167.

Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp 54.354.369.139, yang sudah terealisasi Rp 44.366.160.177.

Biro Umum pagu anggaran Rp 111.002.072.271, sudah terealisasi Rp 90.129.711.235.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pagu anggaran Rp 9.972.315.762, sudah terealisasi Rp 8.032.424.283.

Dinas Pariwisata NTB pagu anggaran Rp 19.532.719.955, yang sudah terealisasi Rp 15.675.158.127.

Jika dipersentasekan, dari 23 OPD tersebut serapan anggarannya yang paling tinggi diangka 89,80 persen, dan paling kecil sebanyak 80,25 persen.

19 OPD Kategori Kuning

Sedangkan 19 OPD lainnya masuk dalam kategori kuning, dengan serapan keuangannya baru mencapai 79,92 persen.

Diantaranya RSUD Provinsi NTB dari pagu anggaran sebesar Rp 941.191.183.248, yang sudah terealisasi baru Rp 758.244.233.208.

Dinas Ketahanan Pangan dari pagu anggaran sebesar Rp 10.980.920,30 sudah terealisasi sebesar Rp 8.752.500,705.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil dari pagu anggaran Rp 15.289.179,270 sudah terealisasi Rp 12.175. 814,475.

Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir dari pagu anggaran Rp 84.269.822,666 sudsh terealisasi Rp 69. 626.768,453.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Rp 3.102.192,270 sudah terealisasi Rp 2.452.202,732.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari pagu anggaran Rp 10.138.486,158 sudah terealisasi Rp 7.994.226,808.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dari pagu anggaran Rp 19.711.981,735 sudah terealisasi Rp 15.468.160,078.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dari pagu anggaran Rp 22.115.776,376 sudah terealisasi Rp 17.194.760,149.

Baca juga: KUA dan PPAS APBD NTB 2023 Ditandatangani, Berikut Rinciannya

Dinas Sosial dari pagu anggaran Rp 64.303.414,155 sudah terealisasi Rp 48.667.480,546.

Dinas Pemuda dan Olahraga dari pagu anggaran Rp 32.195.882,413 sudah terealisasi Rp 24.008.318,276.

Dinas Perdagangan dari pagu anggaran Rp 22.934.229,019 sudah terealisasi Rp 16.728.807,857.

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Rp 67.105.042,595 sudah terealisasi Rp 48.396.938,122.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 30.072.476,284 sudah terealisasi Rp 21.475.744,624.

Dinas Perindustrian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dari pagu anggaran Rp 20.879.605,399 sudah terealisasi Rp 14.356.100,190.

Biro Perekonimian dari pagu anggaran Rp 2.633.514,200 sudah terealisasi Rp 1.981.055,500.

Dinas Peternakan dan Keswan dari pagu anggaran Rp 51.839.899,771 sudah terealisasi Rp 34.032.864,934.

Dinas Pertanian dan Perkebunan dari pagu anggaran Rp 163.494.513,895 sudah terealisasi Rp 106.731.298,382.

Dan urutan terakhir ditempati Dinas Koperasi UKM baru mencapai 65,04 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp 20.245.882.466, sudah terealisasi Rp 13.167.275.328.

Di kategori ini, deviasi serapan keuangannya berada pada rentang minus 10,28 persen, hingga minus 24,96 persen.

Lima OPD Kategori Merah

Dan terakhir, lima OPD masuk kategori merah. Antara lain, Brida dengan serapan APBD sebesar 61,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 44.084.600.955.

Dinas Perumahan dan Permukiman dengan serapan 60,29 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 215.380.739.083.

Biro Kesejahteraan Rakyat dengan serapan anggaran baru 58,16 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 71.236.609.100.

Dinas PUPR dengan serapan keuangan baru diangka 54,33 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp 728.413.249.237.

Dinas Perhubungan dengan serapan keuangan baru diangka 53,66 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 16.905.817.775.

Ke lima OPD tersebut masuk kategori merah, karena serapan keuangannya minus 28,20 persen hingga minus 36,34 persen dari target.

Total pagu anggaran dari 47 OPD tersebut, sebesar Rp 6.317.143.781.896, dan yang sudah terealisasi baru sebesar Rp 3.989.619.966.875.

(*)