Validasi Data Kemiskinan NTB Tak Kunjung Tuntas, Wagub Rohmi Minta OPD dan Pemkab Serius
Verifikasi dan validasi data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak kunjung tuntas.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Demikian pula organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di NTB harus melakukan upaya lebih serius.
“Ini semua demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Aksi Polwan di Lombok Utara, Berhasil Gagalkan Pencurian Besi Pembatas Jalan
Ketika data valid dan akurat, program raskin, jamkesmas, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, JPS, BPJS akan tepat sasaran.
“Termasuk data ini akan menjadi sumber OPD-OPD mengeksekusi program-programnya,” tegas Rohmi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iswandi mengatakan, dalam menyelesaikan kemiskinan diperlukan koordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan dan OPD terkait.
“Vailidasi data penduduk miskin ini sangat penting, karena korelasinya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Iswandi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik memaparkan, verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan sejak 2019.
Baca juga: Kerajinan Cukli dari Lombok yang Mendunia
Proses tersebut sangat tergantung dari kesungguhan, keseriusan, dan political will dari bupati/wali kota se-NTB.
“Karena pentingnya data ini, maka harus menjadi prioritas mereka. Apalagi ini menyangkut masyarakatnya," kata Ahsanul Khalik.
Lambat dan belum updatenya sebagian data di desa disebabkan minimnya anggaran pemerintah desa sebagai juru kunci verifikasi dan validasi di lapangan.
Pihaknya akan terus mendorong kabupaten/kota hingga desa melakukan verifikasi dan validasi.
Berita terkini di NTB lainnya.
(*)
