Validasi Data Kemiskinan NTB Tak Kunjung Tuntas, Wagub Rohmi Minta OPD dan Pemkab Serius  

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Verifikasi dan validasi data kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak kunjung tuntas.

Pemerintah kabupaten/kota se-NTB masih lambat memperbaruai data tersebut.

Proses validasi data kemiskinan sangat berpengaruh pada penanganan kemiskinan.

Ketepatan data akan menentukan apakah bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran atau tidak.

“Itulah betapa pentingnya validasi data kemiskinan ini. Saya benar-benar menekankan agar serius menyelesaikan persoalan data ini,” tegas Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah, pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2021, di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Kamis (26/8/2021).

Data tersebut, kata Rohmi, digunakan untuk perencanaan kegiatan atau program penanggulangan kemiskinan.

Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.

Baca juga: Gubernur NTB Optimis Tetebatu Menang di Kompetisi Desa Wisata Dunia 2021

“Sehingga semua program yang digelontorkan  pemerintah bisa efektif mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata Rohmi.

Ia menekankan, verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan dengan berbagai ikhtiar.

Terus berkoordinasi dan membangun sinergi, keharmonisan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota hingga desa.

“Menyelesaikan data ini perlu strategi yang betul-betul jitu, agar apa yang kita ikhtiarkan tidak sia-sia,” tegasnya.

Menurutnya, apabila data valid, mereka mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 8 persen.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintah kota harus diingatkan agar lebih serius menyelesaikan persoalan data penduduk miskin.

Baik data ganda, meninggal dunia, dan tidak ada di tempat.

Demikian pula organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di NTB harus melakukan upaya lebih serius.  

“Ini semua demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Aksi Polwan di Lombok Utara, Berhasil Gagalkan Pencurian Besi Pembatas Jalan

Ketika data valid dan akurat, program raskin, jamkesmas, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, JPS, BPJS akan tepat sasaran.

“Termasuk data ini akan menjadi sumber OPD-OPD mengeksekusi program-programnya,” tegas Rohmi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iswandi mengatakan, dalam menyelesaikan kemiskinan diperlukan koordinasi dengan dinas terkait, terutama dinas sosial, dinas desa, dinas kesehatan dan OPD terkait.

 “Vailidasi data penduduk miskin ini sangat penting, karena korelasinya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB,” kata Iswandi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik memaparkan, verifikasi dan validasi data kemiskinan dilakukan sejak 2019.

Baca juga: Kerajinan Cukli dari Lombok yang Mendunia

Proses tersebut sangat tergantung dari kesungguhan, keseriusan, dan political will dari bupati/wali kota se-NTB.

“Karena pentingnya data ini, maka harus menjadi prioritas mereka. Apalagi ini menyangkut masyarakatnya," kata Ahsanul Khalik.

Lambat dan belum updatenya sebagian data di desa disebabkan minimnya anggaran pemerintah desa sebagai juru kunci verifikasi dan validasi di lapangan.

Pihaknya akan terus mendorong kabupaten/kota hingga desa melakukan verifikasi dan validasi.

Berita terkini di NTB lainnya.

(*)