Breaking News:

Sanksi Pidana Hilang dalam Perda Perkawinan Anak NTB, Pemprov: Karena Filosofinya Pencegahan

Sanksi administratif dan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dihapus.

Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
TribunLombok.com/Sirtupillaili
Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani  

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Sanksi administratif dan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dihapus.

Hilangnya pasal tersebut sangat mengecewakan para aktivis anak.

Pemprov NTB mengakui pasal tersebut memang dihilangkan.

Tapi pemerintah punya alasan kuat terkait persoalan tersebut.

Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani menjelaskan, Perda pencegahan perkawinan anak secara filosofis dan sosiologis mengatur upaya, tindakan, dan kegiatan pencegahan perkawinan anak.

”Sesuai hasil fasilitasi Raperda oleh Kemendagri, maka pasal sanksi dihilangkan dalam Perda tersebut,” kata Ruslan, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Sejumlah Pasal Hilang dalam Perda Perkawinan Anak NTB, LPA Sebut Aturan Pepesan Kosong

Ruslan menjelaskan, setelah disepakati dengan DPRD NTB, rancangan Perda belum bisa diterapkan.

Raperda harus melalui proses fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan hasil fasilitasi, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menilai rumusan perda dan materi muatannya tidak memuat norma perintah atau larangan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved