Breaking News:

Sejumlah Pasal Hilang dalam Perda Perkawinan Anak NTB, LPA Sebut Aturan Pepesan Kosong

Sejumlah pasal dalam Perda Perkawinan Anak NTB hilang, LPA sebut pepesan kosong karena tak ada yang memberatkan pelaku yang terlibat pernikahan dini

Penulis: Sirtupillaili | Editor: wulanndari
TribunLombok.com/Sirtupillaili
Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak mengecewakan aktivis anak.

Sebabnya, sejumlah pasal krusial dalam Perda tersebut diam-diam dihapus Pemprov NTB.

Tanpa koordinasi dengan DPRD NTB dan para pihak.

”Pepesan kosong Perda pencegahan perkawinan anak di NTB,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram Joko Jumadi, pada TribunLombok.com, Kamis (8/7/2021).

Joko menyebut Perda tersebut pepesan kosong karena menghilangkan pasal substantif terkait sanksi dan kewajiban anggaran 1 persen untuk pencegahan perkawinan anak.

Baca juga: Pegawai Bank di Mataram Gelapkan Uang Nasabah hingga Rp 200 Juta

Padahal dalam rapat paripurna dengan DPRD NTB, eksekutif dan legislatif menyetujui rancangan Perda tersebut.

Tapi setelah diundangkan, justru pasal mengenai sanksi dan kewajiban pengalokasian anggaran diubah.

Dalam Ranperda yang ditetapkan dalam paripurna DPRD, kata Joko, ada sanksi administratif dan sanksi pidana.

Termasuk pidana kurungan maksimal 6 bulan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan anak.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved