Polemik Addendum Pengelolaan Aset Gili Trawangan, Warga Berharap Solusi Terbaik
Langkah Pemprov NTB meng-addendum perjanjian kerja sama pengelolaan aset di Gili Trawangan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) menuai protes warga.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Pengembangan pariwisata Gili Trawangan pun tidak terganggu.
"Usai kami berdialog langsung dengan gubernur NTB. Saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan," harapnya, di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Rabu (16/6/2021).
Ia mengapresiasi, respons cepat gubernur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Gili Trawangan.
Sehingga harapan-harapan masyarakat dapat tersampaikan.
"Karena ini yang kami tunggu dari awal sehingga Pemprov NTB dan masyarakat tidak dirugikan," katanya.
Keluh kesah warga cepat direspons oleh gubernur di media sosial.
"Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang," katanya.
Rais, salah seorang perwakilan masyarakat Gili Trawangan menyampaikan rasa terima kasih karena pemerintah telah membuka dialog.
Terutama terkait masalah dengan PT GTI.
Baca juga: Jual Sabu dan Sediakan Kamar Pesta Narkoba, Ibu Tiga Anak di Mataram Ditangkap
"Mudah-mudahan pertanyaan kami yang sudah 25 tahun yang lalu bisa dicarikan solusinya terkait dengan kontrak PT GTI saat ini," ungkap Rais.
Sementara itu, dalam pertemuan itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjelaskan, addendum adalah salah satu jalan menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
Ia memastikan masyarakat Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan dengan addendum tersebut.
"Langkah addendum bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak dengan pihak PT GTI," katanya.
Dengan adanya addendum justru membuka kesempatan baru.
Sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerja sama.
