Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Dikorupsi, Pemprov NTB Rencanakan Penerapan Aplikasi Bela
Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah bersama Sekda NTB yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat berdiskusi tentang aplikasi belanja langsung
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Dok. Diskominfotik NTB
RAKOR: Jajaran Pemprov NTB mengikuti rapat virtual arahan Ketua KPK Firli Bahuri. Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah hadir dalam rapat itu, Jumat (7/5/2021).
"Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat sumber daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang mengikuti kegiatan tersebut terlihat berdiskusi tentang penerapan aplikasi itu di Pemrov NTB.
Baca juga: Gubernur NTB Larang Mudik Lebaran, Kecuali Beberapa Penyeberangan Ini
Saat ini, Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM.
Cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem akuntabilitas belanja pemerintah.
(*)
