Breaking News:

Hindari Kebocoran Pajak di Bima, KPK Dorong Pemda Terapkan Sistem Online

KPK mendorong pemasangan alat rekam pajak online (tapping box device) di kabupaten dan kota Bima.

Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
net
ILustrasi pajak 

"Sekaligus mendorong konsumen mengawasi para wajib pajak dalam memungut pajak," katanya.

Dari pemaparan Pemkot Bima dan Pemkab Bima, perhitungan pajak masih menggunakan metode manual.

Total penerimaan pajak Pemkot Bima sepanjang tahun 2019 hanya Rp 1,04 miliar.

Baca juga: Empat Petani Lombok Tengah Tewas Tenggelam di Sumur Tua, Awalnya Ingin Menolong

Baca juga: Menteri Edhy Tersangka, Pembudidaya Lobster Lombok Khawatir Dilarang Tangkap Benur Lagi

Sumber penerimaan pajak tersebut dari 4 hotel dan 24 restoran.

Sementara itu, penerimaan pajak Pemkab Bima tahun 2019 sebesar Rp 496,8 juta.

Sumber penerimaan pajak tersebut dari 3 hotel, 4 restoran dan parkir.

KPK menilai, metode perhitungan manual membuat potensi penyimpangan dan penggelapan pajak cukup tinggi.

"Untuk itu KPK mendorong pemda segera merealisasikan pemasangan alat rekam pajak online," katanya.

Karena memerlukan alat perekam pajak, KPK menyarankan pemda selaku pemegang saham, menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank NTB Syariah untuk berperan mendukung program Pemda tersebut.

"Keuntungan yang diperoleh bukan hanya  untuk pemda, namun juga untuk BPD Bank NTB Syariah," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved