Progres Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Capai Target, Siap Ditempati Akhir 2025

Ringkasan Berita:

• Pembangunan tahap pertama Kantor Wali Kota Mataram telah mencapai 67–70 persen dan ditargetkan selesai 31 Desember 2025, sehingga bangunan inti dapat ditempati mulai 2026.

 

• Proyek multiyears ini membutuhkan total Rp275 miliar hingga 2028, sementara pembebasan lahan masih berjalan untuk dua titik.

 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan menunjukkan progres signifikan dan dipastikan akan siap ditempati beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada akhir tahun 2025. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama ini telah mencapai sekitar 67-70?n ditargetkan rampung 100 % pada 31 Desember 2025.

“Untuk sekarang (progres pembangunan Kantor Wali Kota) sekitar 67-70 % , lebih mungkin. In sya Allah 31 Desember (2025) sudah 100 % ,” ucap Widiahning setelah dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Progres ini dinilai melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Gedung yang terdiri dari lantai 1, 2, dan 3 telah "ready" dan secara fisik bangunan sudah berdiri.

“Akhir tahun 2025 ini berdiri yang sekarang. Sudah bisa ditempati untuk tahun 2026,” katanya,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).

Adapun lanjut dia, pembangunan tahap pertama ini menelan anggaran sebesar Rp58 miliar. 

Meski awalnya ditargetkan selesai pada 2027, namun karena adanya fluktuasi anggaran, target penyelesaian keseluruhan mundur menjadi tahun 2028.

"Target boleh, tetapi kan karena ada fluktuasi anggaran, pasang surut, akhirnya kita tetap kan tiga tahun (2028),“ jelasnya.

Untuk tahap selanjutnya kata dia, pembangunan akan menggunakan skema multi-tahun (multiyears) hingga 2028 dengan total sisa kebutuhan anggaran sekitar Rp200 miliar dari total keseluruhan proyek yang mencapai Rp275 miliar.

Adapun Anggaran Tahap I (2025) telah menelan sekira Rp58 miliar, adapun untuk Anggaran Tahap II (2026) diproyeksikan Rp60 miliar untuk sayap kiri, sayap kanan, dan fasilitas pendukung.

“Anggaran tahap lanjuta  (2027 dan 2028) masing-masing Rp70 miliar,” sebutnya.

Keputusan mengenai OPD mana yang akan menempati gedung yang sudah rampung akan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda). 

Lebih jauh Widiahning memastikan bahwa bangunan inti sudah siap untuk ditempati tanpa mengganggu pembangunan tahap selanjutnya.

Baca juga: Desain Kantor Wali Kota Mataram Diubah, DPRD Pertanyakan Transparansi Proyek

Terkait isu pembebasan lahan, terdapat dua area yang menjadi fokus, diantaranya lahan Atlantis dan Lahan milik doktor Mawardi.

Untuk lahan Atlantis, proses pembebasan sudah memasuki tahap appraisal (penilaian harga) dan siap dibayarkan. Pemiliknya sudah menyatakan kesediaan untuk melepas lahan tersebut.

Sedang lahan doktor Marwardi seluas 3 are masih terkendala karena ahli waris belum dapat dipastikan. 

“Sebagai solusi, kami berencana menyewa (mengontrak) lahan tersebut selama puluhan tahun,“ pungkasnya.

(*)