NTB Kembangkan Wisata Pendakian Bukit di Sekitar Gunung Rinjani

Wisata pendakian di bukit-bukit yang ada di kawasan Sembalun juga perlu dikembangkan sehingga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
WISATA PENDAKIAN - Seorang pendaki berfoto dengan latar belakang Gunung Rinjani saat melakukan pendakian via Timbanuh, Lombok Timur. Wisata pendakian di bukit-bukit yang ada di kawasan Sembalun juga perlu dikembangkan sehingga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tarif masuk, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan standar keselamatan bagi para pendaki.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Ahmad Nur Aulia mengungkap aturan baru mensyaratkan pengalaman mendaki di gunung lain sebelum ke Rinjani yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. 

"Karena di sana kan orang masih berpikir itu trekking, padahal itu kan mountainering itu, di sana itu bisa dikatakan agak ekstrem sedikit bagi pendaki, bukan pendakian gunung biasa," kata Aulia, Rabu (19/11/2025). 

Di sisi lain, Kenaikan tarif ini juga berdampak pada penambahan jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Baca juga: Forum Wisata Lingkar Sembalun Dukung Kenaikan Harga Tiket Pendakian Gunung Rinjani

Aulia mengatakan akan mencoba merayu pemerintah pusat agar menganggarkan untuk peningkatan kualitas penunjang pariwisata pendakian di NTB. 

"Tentunya melalui jalur pemerintah kami akan menyuarakan itu dan tidak hanya berbicara bahwa kawasan TNGR tetapi untuk mencapai kawasan TNGR kan melalui wilayah Provinsi dan kabupaten," kata Aulia. 

Aulia mengatakan, wisata pendakian di bukit-bukit yang ada di kawasan Sembalun juga perlu dikembangkan sehingga memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. 

"Arahan Pak Gubernur bagaimana menghidupkan bukit sekitarnya, jangan hanya berfikir wilayah TNGR tapi mana wilayah kehutanan yang memang di bawah kewenangan provinsi itu bisa di-eksplorasi," kata Aulia. 

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB juga mengatakan, akan menggandeng akademisi untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas di NTB ini. 

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved