Hadapi Keterbatasan Anggaran, Bupati Sumbawa Minta Dukungan Pusat Percepat Pembangunan Infrastruktur

Gubernur NTB juga menekankan pentingnya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan sebagai dasar hukum untuk memperkuat alokasi anggaran bagi provinsi dengan karakteristik geografis kepulauan.

“Kami hidup dari laut, tapi diatur oleh regulasi berbasis daratan. Sudah saatnya politik anggaran berpihak pada wilayah kepulauan,” tegasnya.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti NTB yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan geografis dan fiskal yang khas.

(*)