Komposisi APBD NTB 2026: PAD hingga Transfer ke Daerah Merosot

Ringkasan Berita:

• Jumlah pendapatan APBD NTB 2026 mengalami penurunan sebesar 15,40 persen dibandingkan tahun 2025
• Rencana belanja pemerintah daerah tahun 2026 sebesar Rp5,5 triliun

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. 

Dalam KUA PPAS yang dibacakan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri disebutkan, jumlah pendapatan mengalami penurunan sebesar 15,40 persen dibandingkan tahun 2025.

"Pendapatan daerah yang dianggarkan tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun dari sebelumnya Rp6,4 triliun," kata Dinda, sapaan karibnya, Jumat (7/11/2025). 

Dinda merinci jumlah pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp2,9 triliun atau naik 5,39 persen dibandingkan tahun 2025 yang sejumlah Rp2,8 triliun. 

Pendapatan transfer turun 29,01 persen dari Rp3,4 triliun menjadi Rp2,4 triliun. 

Baca juga: Proyeksi APBD 2026 Turun, Pemprov NTB Rasionalisasikan Belanja Kantor hingga Perjalanan Dinas

Lain-lain pendapatan yang sah juga turun 74,72 persen menjadi sebesar Rp46 miliar dari sebelumnya Rp182 miliar. 

Mantan Bupati Bima ini mengungkap rencana belanja pemerintah daerah tahun 2026 sebesar Rp5,5 triliun atau turun dibandingkan tahun 2025 lalu yang sebesar Rp6,4 triliun. 

"Ini terjadi pengurangan sebesar 14,47 persen atau setara Rp940 miliar dibandingkan APBD tahun 2025," kata Dinda. 

Bendahara Partai Golkar ini mengatakan untuk pembiayaan daerah, terdapat defisit anggaran sebesar Rp65 miliar setelah pendapatan dikurangi belanja.

Pembiayaan bersih sebesar Rp37 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp103 miliar. 

Meski terjadi pengurangan dalam rancangan APBD tahun 2026, Dinda menegaskan tidak akan mengganggu program prioritas Iqbal-Dinda. 

"Insya Allah tidak (mengganggu), tetap ada pengurangan tapi tidak mengurangi porsi dari program unggulan," kata Dinda. 

Terkait pos belanja yang terdampak dari pengurangan APBD ini, Dinda belum memastikannya karena masih dalam proses pembahasan. 

(*)