Dua Tahun Alami Krisis, Warga Gili Meno Ingin Disuplai Air Bersih dengan Pipa Bawah Laut

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sudah hampir dua tahun krisis air bersih di Gili Meno, Desa Gili Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara terjadi akibat pencabutan izin perusahaan penyulingan air laut.

Padahal pulau kecil di sebelah utara Lombok ini menjadi salah satu destinasi unggulan favorit wisatawan asing, dengan pesona alam bawah lautnya.

Kepala Dusun Gili Meno, Masrun mengatakan pihaknya sudah bersurat berulang kali agar pemerintah mengambil tindakan untuk menyelesaikan krisis air bersih. 

"Ini bukan isu baru bagi Pak Gubernur, sudah berulang kami bersurat, sudah berulang kali kami melakukan aksi tapi belum ada kejelasan," kata Masrun, dalam aksi di kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Selasa (29/10/2025). 

Baca juga: Proyek Pengolahan Air Bersih PT TCN di Gili Meno Lombok Utara Disegel Gakkum Kementerian LHK

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih 267 kepala keluarga, pemerintah mengirimkan air dari daratan Lombok dengan menggunakan kapal tetapi masih belum cukup. 

Masrun menegaskan warganya menolak jika pemenuhan air bersih masih menggunakan cara-cara sebelumnya yang merusak lingkungan.

"Kami ini hidup dari laut, kalau laut kami rusak akibat aktivitas perusahaan itu apa yang akan kami jual kepada wisatawan. Kami tidak ingin kasus di Gili Trawangan terjadi di Gili Meno," kata Masrun. 

Masrun mengatakan, perusahaan melakukan pengeboran bawah laut untuk kebutuhan air bersih terdapat karang biru yang menjadi nilai jual di Gili Meno. 

Solusi yang diinginkan warga, kata Masrun, yakni menyambungkan pipa bawah laut dari Gili Air ke Gili Meno tanpa harus melibatkan perusahaan swasta.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyanggupi tuntutan warga Gili Meno.

"Kita butuh Satgas yang secara komprehensif menyelesaikan masalah, mulai dari masalah hukum, sengketa aset hingga masalah air," kata Iqbal. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk urusan lautnya. 

Kemudian Kementerian Kehutanan, untuk kawasan konservasinya, kemudian dengan Komisi II DPR RI yang menyanggupi penyelesaian krisis air bersih. 

(*)