Gubernur Iqbal Minta BKD Tertibkan Data Honorer Fiktif di Lombok Barat

Dasar hukum yang dilanggar adalah Surat Edaran Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022, yang melarang instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

"Saya yakin pasti banyak (honorer yang melapor) karena identitas pelapor dirahasiakan. Nanti semua laporan akan direkap dan dipetakan,” sebutnya.

LAZ menjelaskan, penindakan terhadap dugaan permainan pada pengangkatan honorer ini bertujuan menciptakan transparansi di Lombok Barat dan menghilangkan pendekatan suap.

“Semua orang yang berhak harus mendapatkan haknya. Kalau memang punya potensi dan kemampuan, harus lolos, jangan sampai ada faktor lain yang memengaruhi. Kita harus tegas dalam hal ini,” pungkasnya.