Gubernur Iqbal Minta BKD Tertibkan Data Honorer Fiktif di Lombok Barat

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar untuk segera melakukan clean up atau penertiban data honorer yang dinilai bermasalah dan tidak akurat.
• Bupati Lombok Barat (LAZ) mengancam akan memberhentikan Kepala OPD yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terkait pengangkatan honorer fiktif.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, merespons isu terkait banyaknya temuan tenaga honorer atau kontrak fiktif di Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penertiban dan pembersihan data honorer merupakan tugas utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayah tersebut.

"Itu tugas BKD di masing-masing kabupaten/kota untuk pembersihan data," ucap Gubernur Iqbal kepada TribunLombok.com, Kamis (20/11/2025).

Iqbal juga menyampaikan, masalah ketidakakuratan data (problem data) hampir terjadi di seluruh daerah, dan hal ini diindikasikan menjadi pemicu masuknya para honorer fiktif.

"Problem data itu hampir ada di semua tempat [daerah di NTB]," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan penertiban dan pembersihan data honorer, khususnya di Lombok Barat.

"Jadi memang tugas kita untuk clean up data honorer yang ada di sana," tegasnya.

Pernyataan gubernur ini sejalan dengan temuan kasus honorer fiktif yang mencuat di Lobar, di mana sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diindikasikan terlibat dalam penarikan uang atau pungutan liar (pungli) terkait pengangkatan honorer yang dilakukan pada tahun 2022.

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), bahkan secara tegas mengancam akan memberhentikan Kepala OPD yang terbukti bermain dalam pengangkatan honorer fiktif ini.

“Tentu akan ada tindakan yang diambil (pada dugaan pungli pengangkatan honorer) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggarannya berat, bisa saja langsung diberhentikan (oknum pejabat), apalagi jika sudah berlangsung puluhan tahun,” ucap LAZ.

Saat ini, LAZ menyebutkan sudah ada sejumlah laporan yang masuk dan masih berstatus dugaan. Laporan-laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Inspektorat.

“Jika benar-benar terbukti, kita akan berikan tindakan tegas,” tegasnya.

LAZ menyebut, pengangkatan honorer yang dilakukan oleh oknum tersebut terjadi lantaran dikeluarkannya SK siluman.

Banyak honorer yang diangkat bertentangan dengan kebijakan pusat soal pengangkatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan setelah tahun 2022.

Dasar hukum yang dilanggar adalah Surat Edaran Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022, yang melarang instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

"Saya yakin pasti banyak (honorer yang melapor) karena identitas pelapor dirahasiakan. Nanti semua laporan akan direkap dan dipetakan,” sebutnya.

LAZ menjelaskan, penindakan terhadap dugaan permainan pada pengangkatan honorer ini bertujuan menciptakan transparansi di Lombok Barat dan menghilangkan pendekatan suap.

“Semua orang yang berhak harus mendapatkan haknya. Kalau memang punya potensi dan kemampuan, harus lolos, jangan sampai ada faktor lain yang memengaruhi. Kita harus tegas dalam hal ini,” pungkasnya.