DPMPD Dukcapil NTB
DPMPD Dukcapil NTB Rincikan Dua Skema Intervensi Desa Berdaya: Tematik dan Transformatif
Program Desa Berdaya menggunakan dua skema, Tematik (menyasar 1.166 desa/kelurahan berdasarkan tema program dan kewilayahan).
lihat foto
Ringkasan Berita:
- Program Desa Berdaya menggunakan dua skema: Tematik (menyasar 1.166 desa/kelurahan berdasarkan tema program dan kewilayahan) dan Transformatif.
- Skema Transformatif bertujuan membantu KK miskin ekstrem mendapatkan minimal dua mata pencaharian yang sesuai dengan minat dan potensi lokal.
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memastikan pengentasan kemiskinan akan dilakukan secara terukur melalui dua skema intervensi dalam Program Desa Berdaya.
Kepala DPMD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi menjelaskan, strategi ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian dan pariwisata.
Lalu Hamdi merinci dua skema yang diterapkan untuk menyasar seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB:
1. Skema Tematik (Pendekatan Kewilayahan)
Sasaran: 1.166 desa/kelurahan di NTB.
Fokus: Pendekatan pada kewilayahan desa melalui 20 tema program yang ditetapkan (misalnya, desa hijau, desa bebas stunting, BUMDes, dll.).
Basis Data: Dilakukan pemetaan profil desa (pesisir, rural, kawasan hutan) untuk menentukan prioritas intervensi berdasarkan potensi dan fasilitas yang tersedia.
2. Skema Transformatif (Pendekatan Kepala Keluarga/KK)
Sasaran: 106 desa dengan basis utama Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem.
Target Implementasi Awal: Tahun 2026 akan diintervensi 40 desa, mencakup 7.250 KK miskin ekstrem.
Proses: Intervensi didasarkan pada verifikasi data Desil 1 yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung pendamping desa.
"Pendamping ini nanti akan menginterview mendalami masyarakat miskin ekstrem ini kira-kira cocok atau minat usaha pada bidang mana. Targetnya minimal dua mata pencarian untuk satu keluarga itu," tegas Lalu Hamdi.
Lalu Hamdi menegaskan, pemisahan pendekatan antara skala kewilayahan (Tematik) dan skala KK (Transformatif) adalah kunci untuk memastikan intervensi yang dilakukan, baik melalui sektor pertanian maupun pariwisata benar-benar tepat sasaran dan mampu memutus rantai kemiskinan ekstrem di NTB.
