Pemprov NTB Pastikan Intervensi Desa Berdaya Berjalan Paralel dengan Jaminan Sosial

Ringkasan Berita:

• Keberlanjutan Program Desa Berdaya dilakukan dengan pendekatan ganda: Pemberdayaan (penciptaan usaha) dan Perlindungan Sosial (jaminan KIP, KIS, sanitasi, dan air).
• Pendampingan intensif ditargetkan selama 2 tahun.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Program Desa Berdaya, khususnya skema Transformatif yang menyasar keluarga miskin ekstrem, tidak akan dibiarkan terputus setelah intervensi awal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi menjelaskan, keberlanjutan program ini dilakukan melalui pendekatan ganda, Pemberdayaan (mata pencaharian) dan perlindungan sosial.

Lalu Hamdi menegaskan, keluarga yang sedang dibina mata pencaharian usahanya tidak boleh mengalami kesulitan mendasar lainnya.

Oleh karena itu, Program Desa Berdaya berjalan paralel dengan jaminan perlindungan sosial.

"Jadi kita harus mampu juga memfasilitasi KK miskin ini, apakah ada anak sekolahnya yang tidak bisa sekolah. Kita harus fasilitasi untuk mendapatkan KIP. Demikian juga dengan kartu Indonesia sehat,"tegas Lalu Hamdi, dalam Podcast Tribun Lombok yang tayang belum lama ini. 

Selama masa pendampingan, yang ditargetkan berlangsung selama dua tahun secara intensif, fokus program bukan hanya pada pengembangan usaha, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Lalu Hamdi mengibaratkan penanganan kemiskinan ekstrem ini sebagai pembangunan rumah yang harus diselesaikan secara utuh, mulai dari pondasi hingga atap.

"Kita ingin siapa yang mengambil bagian apa, sehingga rumah ini bisa menjadi utuh, selesai utuh, dan KK dengan kemiskinan ekstrem ini bisa keluar dari kemiskinan ekstrem,"pungkasnya.