Dinas Kelautan NTB: Insentif untuk Investor Wajib Dibayar dengan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Ringkasan Berita:

• Semua insentif investasi hilirisasi kelautan NTB, termasuk penyediaan lahan gratis dan keringanan pajak, disyaratkan wajib merekrut tenaga kerja lokal.
• Syarat utama ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran terbuka, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan investasi berdampak positif bagi masyarakat NTB.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan paket insentif investasi yang ditawarkan, kepada swasta untuk hilirisasi sektor kelautan, juga wajib memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, menegaskan keringanan besar yang diberikan Pemprov harus dibayar dengan komitmen merekrut tenaga kerja NTB.

Muslim menjelaskan, insentif seperti penyediaan lahan hingga 5 hektar, kemudahan perizinan, dan bahkan potensi keringanan pajak dan retribusi pada tahap awal, memiliki kompensasi utama.

"Harus tenaga kerja lokal di NTB pun diterima. Artinya apa? Implikasinya nanti adalah ada pertumbuhan angka pengangguran terbuka, ada peningkatan kesejahteraan, dan menurunkan angka kemiskinan," tegas Muslim dalam Podcast Tribun Lombok yang tayang, Kamis (13/11/2025).

Strategi ini menegaskan peran pemerintah sebagai mitra strategis yang hadir untuk memastikan setiap investasi, baik di sektor udang maupun pengembangan garam industri di Sumbawa, secara langsung berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terwujud bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.