Pemprov Siapkan Skema Konsolidasi Lahan Proyek Bypass Lembar-Kayangan

Ringkasan Berita:

• Pembangunan jalan Bypass Port to Port (Lembar-Kayangan) sepanjang 50 km ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp3,5 triliun.
• Pemprov NTB akan menggunakan skema konsolidasi lahan dan kolaborasi dengan Pemkab/Pemkot, di mana setiap satu are lahan di sepanjang proyek akan dipotong 5 meter untuk dijadikan badan wakaf tanpa pembayaran tunai.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Rencana pembangunan jalan bypass port to port dari Lembar menuju Kayangan terus berproses.

Meskipun realisasi fisik ditargetkan baru dimulai pada tahun 2027, pemerintah daerah sudah mulai melakukan sosialisasi.

"Kita harus kulonuwun (meminta izin), meminta izin kepada yang punya wilayah, karena pembebasan lahannya akan bersama-sama dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, Selasa (18/11/2025).

Sadimin menjelaskan, panjang jalan bypass port to port ini yang akan dibangun baru sekitar 25 kilometer, sementara lebarnya belum dihitung secara rinci.

Dari total panjang keseluruhan 50 kilometer, sekitar 13 kilometer akan melintasi wilayah Lombok Tengah, dan panjang yang hampir sama berada di Lombok Timur.

Jalur bypass port to port ini direncanakan melintasi wilayah selatan Lombok, dimulai dari Lembar kemudian menuju Sengkol, Keruak, Labuhan Haji, Korleko, Pohgading, baru ke Pringgabaya.

Jalur ini akan memanfaatkan jalur eksisting yang sudah ada, namun akan menghindari wilayah dengan volume bangunan padat.

Sadimin menyebut, jika pembangunan melewati area dengan banyak bangunan permanen, akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Khusus di Lombok Tengah, kata Sadimin, jalur akan melintasi beberapa ruas jalan kabupaten, terutama karena lahan sawah di sana sudah masuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

"Jadi syaratnya susah. Kalau di masyarakat yang pemukiman padat, mahal," kata Sadimin.

Untuk pembebasan lahan, Sadimin mengatakan Pemerintah Provinsi NTB akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta beberapa stakeholder terkait, karena rencananya menggunakan skema konsolidasi lahan.

Artinya kata Sadimin dari lebar tanah yang akan digunakan 25 meter, akan dibagi ruas kiri dan kanan total 500 meter. Jadi setiap satu are akan dipotong lima meter.

"Nanti akan dibentuk badan wakaf, jadi tidak ada yang dibayar harapannya. Nanti konsolidasi lahan, jadi lahan yang sekarang tidak beraturan kita bantu atur ulang. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan," kata Sadimin.

Mantan Kadis Perkim ini mengatakan, agenda tahun depan dari proyek ini yaitu melakukan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan detail engineering desain (DED) dengan perkiraan anggaran Rp10 miliar.

"Harapannya 2027 realisasi fisik mulai dikerjakan, sehingga tahun 2029 bisa selesai pengerjaannya," kata Sadimin.

Sadimin mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini Rp3,5 triliun, ini digunakan untuk penanganan bypass satu sepanjang 20,4 kilometer mulai dari patung sapi-Bizam ini membutuhkan Rp700 miliar. Sisanya untuk Sengkol-Pringgabaya Rp2,8 triliun.