Pendekatan Transformatif dan Tematik: Skema Baru Pemprov NTB Atasi Kemiskinan Ekstrem

Ringkasan Berita:

• Program “Desa Berdaya” menjadi agenda utama Pemprov NTB untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan mendorong kemandirian desa.
• Program ini memakai dua pendekatan: transformatif untuk menyasar KK miskin ekstrem di 106 desa, dan tematik untuk menekan kemiskinan absolut di seluruh desa.

TRIBUNLOMBOK.COM -  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan program “Desa Berdaya” sebagai agenda utama untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan mendorong kemandirian desa.

Program ini merupakan inisiatif Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan NTB, Dr. Adahar Hakim menjelaskan, program ini lahir dari kesadaran bahwa kemiskinan adalah isu sentral.

"Kemiskinan itu ibu dari persoalan sosial (mother of social problem)," ujar Dr. Adahar dalam dialog Trilogi Tribun Lombok beberapa waktu lalu.

Ia menyorotiNTB dalam satu hingga dua dekade terakhir selalu masuk kategori provinsi termiskin, meskipun kaya sumber daya.

Data saat ini menunjukkan angka kemiskinan NTB sekitar 12 persen, yang terdiri dari 10 persen miskin absolut dan 2-4 persen miskin ekstrem.

Dr. Adahar menjelaskan, kegagalan sebelumnya dalam menekan angka kemiskinan disinyalir karena pendekatan yang tidak memisahkan secara jelas antara jenis kemiskinan.

Oleh karena itu, “Desa Berdaya” menawarkan mekanisme kerja baru dengan dua pendekatan.

Pertama, pendekatan transformatif akan menyasar langsung Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem di 106 desa yang tersebar di NTB.

Sementara pendekatan tematik akan menyasar desa secara keseluruhan untuk menekan kemiskinan absolut. 

Untuk memastikan program tepat sasaran, Pemprov NTB sangat berhati-hati dengan data.

Ia menyebut pihaknya merekrut 144 pendamping Desa Berdaya untuk memastikan program berjalan maksimal.

Pendamping ini akan dilatih khusus untuk melakukan verifikasi dan evaluasi (verval) data kemiskinan ekstrem dan absolut.

"Setiap orang yang pernah berhubungan langsung dengan isu-isu sosial terkait kemiskinan ini sepakat bahwa akurasi data ini memang memegang peran penting dan itu yang kita sedang lakukan,"pungkasnya.