PBB Desak Indonesia Selidiki Dugaan Kekerasan Berlebihan dalam Demo Nasional yang Tewaskan 6 Orang

PBB meminta Indonesia lakukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam aksi protes yang menewaskan enam orang

Penulis: Irsan Yamananda | Editor: Irsan Yamananda
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
GAS AIR MATA - Warga melakukan aksi menuntut pengusutan kasus penabrakan pengemudi ojek online oleh mobil rantis Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Cara mengatasi paparan gas air mata, menjauhi sumber paparan, jangan menggosok mata atau wajah hingga hindari penggunaan krim atau salep. 

TRIBUNLOMBOK.COM - PBB pada Senin 1 September 2025 menyerukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional setelah enam orang tewas dalam protes di seluruh Indonesia.

Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap fasilitas mewah yang diberikan kepada anggota parlemen.

“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani seperti dikutip dari Staitstimes.

“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Menurut Shamdasani, kantor hak asasi manusia PBB menyerukan adanya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas “semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.”

Ia menegaskan bahwa semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan untuk penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat kepolisian.

“Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengamanan pertemuan publik,” ujarnya.

PEMBAKARAN GEDUNG DPRD - Ratusan warga berkumpul di depan Gedung DPRD NTB saat aksi unjuk rasa berujung pembakaran, Sabtu (30/8/2025). Gubernur Iqbal memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif pasca insiden tersebut dan tidak memengaruhi kunjungan wisata.
PEMBAKARAN GEDUNG DPRD - Ratusan warga berkumpul di depan Gedung DPRD NTB saat aksi unjuk rasa berujung pembakaran, Sabtu (30/8/2025). Gubernur Iqbal memastikan kondisi wilayah tetap aman dan kondusif pasca insiden tersebut dan tidak memengaruhi kunjungan wisata. (TRIBUNLOMBOK.COM/ ROBBY FIRMANSYAH)

Shamdasani juga menekankan pentingnya kebebasan pers, di mana media harus diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.

Sebelumnya, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh setelah muncul rekaman pada 28 Agustus yang memperlihatkan salah satu tim polisi paramiliter elit menabrak seorang driver ojol.

Peristiwa itu memicu bentrokan yang semakin meluas.

Sejak saat itu, protes menyebar dari Jakarta ke berbagai kota besar lainnya, menjadikannya kerusuhan terbesar sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari satu tahun lalu.

Baca juga: Profil Direktur Lokataru Delpedro Marhaen yang Dijadikan Tersangka Penghasutan Aksi Anarkis

Dunia Sorot Tewasnya 9 Warga Sipil di Unjuk Rasa Indonesia

Dunia menyoroti tewasnya sembilan warga sipil dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung selama sepekan di Indonesia

Diketahui hingga Selasa (2/9/2025) dilaporkan sembilan warga sipil tewas dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh.

Sebagian warga tewas ialah karena tindakan represif aparat mulai dari menabrak menggunakan kendaraan taktis (Rantis) hingga penggunaan gas air mata yang berlebih. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved