Gedung Baru DPRD NTB Ditargetkan Mulai Digunakan Akhir 2027

Ringkasan Berita:

• Pembangunan gedung baru DPRD NTB masih dalam tahap perencanaan dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober atau November 2026. 

• Gedung baru diproyeksikan dapat digunakan pada akhir 2027, sementara kepastian anggaran masih menunggu hasil perencanaan proyek.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibakar saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu, baru bisa digunakan pada akhir tahun 2027 nanti.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengatakan, saat ini proses pembangunan gedung baru ini masih pada tahap perencanaan, setelah itu akan dilakukan proses lelang, oleh karena itu pengerjaan fisik proyek ini ditargetkan  pada bulan Oktober.

"Perencanaan insyaallah selesai tahun ini, setelah itu akan dilakukan proses lelang, lelang itu kita harapkan dalam waktu cepat sehingga kalau tidak Oktober ya November pembangunannya," kata Mori, Senin (1/6/2026).

Politisi Partai Nasdem ini membantah jika pembangunan gedung wakil rakyat di Jalan Udayana, Kota Mataram ini mengalami keterlambatan. Ia menegaskan semua proses ini sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun.

"Tidak ada keterlambatan, memang ini sesuai rencana, jika dibangun bulan November selesai dalam 10 bulan. Kami sudah menyampaikan ke teman-teman di DPR Provinsi bahwa kantor ini baru bisa digunakan di akhir tahun 2027," jelasnya.

Baca juga: DPRD NTB Setujui Perubahan Raperda Pajak, Target PAD Naik Rp182 Miliar

Terkait dengan kebutuhan anggaran kata Mori, menunggu hasil perencanaan yang saat ini sedang disusun. Hanya saja ia mengatakan bahwa gedung ini akan dibangun baru dan akan ada penyesuaian tata letak.

"Gedung lama yang terbakar di ratakan, bangun baru mundur dari jalan 20 meter," kata Mori.

Anggaran pembangunan gedung DPRD ini sudah ada sejak tahun lalu, karena ini sesuai dengan perintah presiden bahwa semua fasilitas yang rusak saat aksi unjuk rasa dibangun melalui anggaran pemerintah pusat.

Sebagai informasi bahwa proses perencanaan ditargetkan rampung dalam kurun waktu enam bulan, sebelumnya Gubernur Lalu Muhamad Iqbal juga sudah melobi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan gedung baru ini.

Hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian terkait dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah pusat, karena masih menunggu perencanaan selesai.

(*)