Bohir Demokrasi dan Transparansi Dana Kampanye

Sehingga tidak heran, ketika menemukan adanya peserta pemilu yang melaporkan penggunaan dana kampenyenya Rp0 akan tetapi balihonya bertebaran di mana-mana, karena bisa saja baliho tersebut sumber pendanaannya dari relawan yang belum diatur dalam aturan dana kampanye. 

Dari berbagai masalah yang muncul di atas, maka perombakan regulasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan dana kampanye, mekanisme audit, hingga tata kelola peserta pemilu harus dilakukan. Ketika dana kampanye diatur ketat dan detail, kemudian dipublikasikan secara transparan, maka publik bisa menilainya secara terbuka. 

Dalam politik, tidak ada sedekah. Setiap rupiah yang diberikan kepada para bohir dan oligarki, tetap meminta timbal balik dalam bentuk kebijakan, kontrak atau proyek yang menguntungkan pemilik modal.