Opini
Otonomi Daerah yang Tersisa
Ada sesuatu yang berubah dalam cara negara hadir di daerah. Ia tidak menghilang, justru semakin terasa.
Karena itu, jalan ke depan tidak cukup dengan memilih antara sentralisasi atau desentralisasi. Yang dibutuhkan adalah merancang ulang relasi keduanya.
Negara perlu beralih dari logika kontrol menuju logika pembelajaran. Penguatan kapasitas daerah harus menjadi prioritas utama, bukan digantikan oleh penarikan kewenangan. Akuntabilitas perlu dibangun melalui transparansi dan evaluasi, bukan melalui sentralisasi berlapis.
Pendekatan desentralisasi yang lebih adaptif bahkan asimetris dapat menjadi jalan tengah. Daerah dengan kapasitas tinggi diberi ruang lebih luas, sementara daerah yang masih lemah diperkuat melalui pembinaan yang sistematis.
Otonomi bukan soal siapa memegang kewenangan,
tetapi tentang bagaimana negara membangun kepercayaan.
Tanpa kepercayaan, kewenangan sebesar apa pun akan kehilangan makna. Dan tanpa kemampuan untuk belajar dari relasi pusat dan daerahnya sendiri, negara hanya akan bergerak dalam lingkaran yang sama, terlihat stabil, tetapi sesungguhnya rapuh.
Otonomi daerah belum hilang.
Namun yang tersisa hari ini bukan lagi ruang kebebasan, melainkan ruang pelaksanaan.
Dan jika keadaan ini terus dibiarkan, maka yang perlahan menghilang bukan hanya otonomi, melainkan alasan bagi rakyat untuk percaya.
| Interpretasi Strategis Pendalaman Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat |
|
|---|
| MUSRENBANG: Ajang Konsolidasi Cita-Cita |
|
|---|
| Menguji Raperda Perlindungan Petani NTB di Tengah Carut-Marut Data |
|
|---|
| Kursi Sekda NTB dan Paradoks Kedaerahan di Era Birokrasi tanpa Sekat |
|
|---|
| Urgensi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Lombok |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/ahsanul_khalik_3938322232.jpg)