Akses Alat Berat dan Tukar Guling Lahan Jadi Kendala Normalisasi Sungai di Kekalik

"Secara regulasi kan sudah melanggar begitu, kan. Termasuk tanah di sempadan sungai lah tidak boleh dibangun. Tapi kan itu sudah dari dulu. Itu yang kita kendala," ungkapnya.

Syafruddin mengakui bahwa belum ada pengecekan mendalam terkait keabsahan legalitas kepemilikan lahan itu.

Menurut Syafruddin diperlukan langkah-langkah konkret, di antaranya sosialisasi menyeluruh kepada warga, terutama mengenai rencana penertiban dan relokasi.

Untuk warga yang mata pencahariannya produsen tahu atau tempe, pemerintah perlu menyiapkan lahan pengganti yang layak.

Selain itu, inventarisasi dan pengecekan legalitas bangunan di sempadan sungai untuk dasar penertiban yang kuat.

Menurut Syafruddin, pihak BWS menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pengerukan, dan penertiban ini diyakini sebagian besar warga.

"Lebih banyak sih mungkin yang setuju dia untuk dikeruk itu, karena sudah dia tahu bagaimana akibatnya kan ya banjir itu. Kalau BWS dia bilang siap-siap saja," tutupnya.

(*)