Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Mataram Dorong Penguatan Fiskal APBD 2026

Ringkasan Berita:

• Peningkatan PAD menjadi sorotan utama dalam upaya penguatan fiskal daerah pada APBD Kota Mataram 2026
• DPRD Kota Mataram menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif mengenai jumlah target

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Kota Mataram Tahun 2026 sedang digodok.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyampaikan nota keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Tahun 2026. 

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyampaikan pandangan sejumlah fraksi. 

“Saran yang paling ditekankan dalam respons fraksi terhadap usulan APBD 2026 adalah mengenai peningkatan PAD,” ucap Abdul Malik, Senin (24/11/2025). 

Peningkatan PAD menjadi sorotan utama dalam upaya penguatan fiskal daerah pada APBD Kota Mataram 2026.

Selain itu, fraksi juga menekankan pentingnya kerja optimal dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemkot Mataram.

Baca juga: Pemkot Mataram Rencanakan APBD Tahun 2026 Sebesar Rp1,6 Triliun

"Tidak ada penekanan artinya diminta kerja optimal saja," ujar Abdul Malik.

Ada beberapa sektor yang diminta diperbaiki kinerjanya, yakni retribusi (distribusi) dan pajak. 

Sektor ini dinilai perlu perbaikan agar target PAD pada tahun 2026 dapat tercapai.

DPRD Kota Mataram menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif mengenai jumlah target.

Khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi PAD.

"Kami hanya mendorong bahwa dengan PAD Rp656 miliar, silakan nanti berkreasi dengan OPD pengampu PAD," tutup Abdul Malik.

Proyeksi APBD Kota Mataram 2026

 APBD Kota Mataram 2026 ditargetkan sebesar Rp1,6 triliun atau menurun sebesar Rp278 miliar.

sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp656 miliar. 

PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp311 miliar, kemudian retribusi daerah Rp326 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp5,6 miliar.

Pendapatan yang berasal dari dana transfer ke daerah (TKD), direncanakan Rp 955 miliar, menurun Rp326 miliar atau 25,44 persen. 

Komposisi TKD yang diterima Kota Mataram terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp619 miliar, menurun Rp 126 miliar lebih atau 16,98 persen. 

Dana alokasi khusus (DAK) Rp 179 miliar mengalami penurunan sebesar Rp61 miliar atau 25,64 persen. 

DAK fisik tahun 2026 nihil, sementara DAK non fisik direncanakan sebesar Rp179 miliar turun sebesar Rp76 juta. 

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak direncanakan sebesar Rp62,3 miliar mengalami penurunan sebesar Rp122 miliar atau 66,22 persen. 

Pendapatan dan insentif fiskal tahun 2026 juga ditargetkan nihil. 

Jumlah belanja tahun 2026 direncanakan Rp1,6 triliun. 

Rinciannya, belanja operasi ditargetkan Rp1,4 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp104 miliar atau 6,62 persen. 

Sementara untuk belanja modal direncanakan sebesar Rp 189 miliar, turun sebesar Rp177 miliar atau 48,35 persen. 

Belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar turun Rp2 miliar dibandingkan tahun 2025.

Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Provinsi NTB, untuk pengelolaan sampah TPA Kebon Kongok sebesar Rp2,4 miliar, mengalami penurunan Rp1,5 miliar atau 42,35 persen. 

urusan pemerintahan daerah juga dialokasikan belanja untuk urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar sebesar Rp1,99 triliun. 

Untuk urusan pemerintahan wajib namun tidak terkait dengan pelayanan dasar sebesar Rp 173 miliar. Untuk urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp53 miliar.

Unsur pendukung urusan pemerintahan Rp99 miliar, unsur penunjang urusan pemerintahan Rp110 miliar, unsur pengawas urusan pemerintahan Rp10,3 miliar. 

Kemudian unsur kewilayahan sebesar Rp118 miliar, unsur pemerintahan umum sebesar Rp6,6 miliar. 

tahun 2026 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 60 miliar, sementara untuk pembiayaan netto juga Rp 60 miliar. 

(*)