Banggar DPRD dan TAPD Kota Mataram Cari Solusi Defisit APBD 2026

Ringkasan Berita:

• Banggar DPRD dan TAPD Mataram membahas RAPBD 2026 yang defisit Rp84 miliar akibat pemotongan Dana Transfer Daerah.
• Solusi yang dicari adalah efisiensi belanja (termasuk Pokir) dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak hotel/restoran dan retribusi.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rapat pembahasan mendalam terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, pada Senin (10/11/2025).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H Abdul Malik itu, beberapa isu utama menjadi pokok pembahasan, antara lain bagaimana mengatasi defisit anggaran, mencari solusi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi belanja.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang diajukan ke DPRD, defisit APBD tahun 2026 mencapai Rp84 miliar. 

Hal ini disebabkan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp 370 miliar.

Baca juga: Realisasi PAD Kota Mataram Baru Capai 53 Persen, Pemkot Tetap Optimistis Penuhi Target

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, dalam diskusi di ruang rapat DPRD pada Senin (10/11/2025), angka defisit ini cukup signifikan. 

“Defisit yang ada saat ini berada dalam rentang angka yang perlu dicari penyelesaiannya secara bersama-sama. Dengan kita upayakan penyelesaiannya melalui pembahasan yang melibatkan seluruh pihak,” kata Lalu Alwan.

Efisiensi Belanja dan Genjot PAD

Saat ini lanjut dia, baik DPRD Kota Mataram dan TAPD Kota Mataram sedang mencari jalan keluar agar defisit anggaran dapat diselesaikan. 

Setidaknya ada dua strategi utama yang coba dilakukan, diantaranya efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah (PAD).

Dijelaskan Alwan, pihaknya saat ini sudah  sudah mengambil langkah awal dengan mengurangi belanja, termasuk belanja operasional dan belanja modal.

Langkah pengurangan belanja ini selanjutnya akan dibahas bersama antara Tim Banggar dan TAPD untuk menentukan pos-pos mana saja yang akan dikurangi.

“Pembahasan ini mencakup seluruh pos anggaran, termasuk wacana yang berkaitan dengan Pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan,” katanya.

Langkah kedua untuk menutupi defisit adalah menggenjot PAD melalui pajak dan retribusi. 

Pemkot Mataram juga telah memanggil tim ahli dan berkonsultasi dengan BPKAD Provinsi NTB untuk mendapatkan saran dan masukan terkait optimalisasi pendapatan ini.

“Tim ahli dan Banggar akan menentukan sektor PAD mana saja yang paling mungkin ditingkatkan, seperti potensi dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR), retribusi parkir, atau retribusi pasar,” ungkapnya.