Pemkot Mataram Telusuri Dugaan Pegawai Bodong Titipan Pejabat di Sejumlah OPD

Ringkasan Berita:

• Audit dilakukan setelah Wali Kota memberikan perintah kepada Inspektorat untuk bergerak melakukan penyelidikan
• Laporan yang diselidiki antara lain menyangkut dugaan adanya pegawai yang bekerja karena titipan pejabat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melakukan audit dan investigasi terkait dugaan "pegawai bodong" di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana  memerintahkan penelusuran berdasarkan laporan. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri mengatakan, saat ini tim Inspektorat melakukan pemeriksaan di lapangan. 

“Informasi mengenai dugaan pegawai bodong tersebut merupakan laporan yang kebenarannya harus dibuktikan Inspektorat,” ucap Alwan saat ditemui TribunLombok.com, Senin (10/112025).

Baca juga: DPRD Kota Mataram Soroti Rencana Perampingan OPD, Tekankan Jangan Ada PHK Pegawai

Audit dilakukan setelah Wali Kota memberikan perintah kepada Inspektorat untuk bergerak melakukan penyelidikan terhadap laporan yang masuk. 

Laporan yang diselidiki antara lain menyangkut dugaan adanya pegawai yang bekerja karena titipan pejabat.

"Ini laporan, masalah indikasi yang perlu dibuktikan oleh Inspektorat, diperintah oleh Pak Wali untuk melakukan audit di situ,” katanya.

Laporan Hasil Audit nantinya akan Disampaikan ke Wali Kota untuk ditindaklanjuti.

“Hasil audit yang sedang berjalan ini akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti kasus tersebut,” tegasnya.

Terkait identitas dan status pasti dari pegawai yang diduga bodong masih belum diketahui kepastiannya.

“Informasi yang akurat mengenai status mereka, apakah itu bodong atau sebaliknya, baru akan diketahui setelah didapat[kan hasil audit Inspektorat rampung,” pungkasnya.

Pemkot Mataram memastikan akan menindak tegas oknum yang terbukti mengangkat pegawai bodong secara diam-diam.

Hasil audit ini juga akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap ratusan tenaga honorer dan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK).

(*)