DPRD Kota Mataram

Pemkot Mataram Rencanakan APBD Tahun 2026 Sebesar Rp1,6 Triliun

Pemangkasan dana transfer dari pusat memaksa Pemkot Mataram harus menggenjot PAD lebih maksimal.

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
ANGGARAN - Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman (kiri) menyerahkan nota keuangan RAPBD 2026 kepada Ketua DPRD Kota Mataram H Abdul Malik, dalam rapat paripurna, Jumat (21/11/2025). 

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, jumlah belanja tahun 2026 direncanakan Rp1,6 triliun. Rinciannya, belanja operasi ditargetkan Rp1,4 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp104 miliar atau 6,62 persen. 

Sementara untuk belanja modal direncanakan sebesar Rp 189 miliar, turun sebesar Rp177 miliar atau 48,35 persen. Kemudian untuk belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar turun Rp2 miliar dibandingkan tahun 2025.

Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Provinsi NTB, untuk pengelolaan sampah TPA Kebon Kongok sebesar Rp2,4 miliar, mengalami penurunan Rp1,5 miliar atau 42,35 persen. 

Mujiburrahman mengatakan, terkait urusan pemerintahan daerah juga dialokasikan belanja untuk urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar sebesar Rp1,99 triliun. 

Untuk urusan pemerintahan wajib namun tidak terkait dengan pelayanan dasar sebesar Rp 173 miliar. Untuk urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp53 miliar.

Unsur pendukung urusan pemerintahan Rp99 miliar, unsur penunjang urusan pemerintahan Rp110 miliar, unsur pengawas urusan pemerintahan Rp10,3 miliar. 

Kemudian unsur kewilayahan sebesar Rp118 miliar, unsur pemerintahan umum sebesar Rp6,6 miliar. 

Meskipun mengalami penurunan, Mujiburrahman menyampaikan beberapa program prioritas diantaranya pembebasan tanah jalan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan drainase perkotaan dan peningkatan jalan. 

Peningkatan sarana prasarana dan peningkatan pemukiman, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah.

Pembangunan lanjutan kantor wali kota, jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, dan belanja yang harus dianggaran seperti yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Untuk pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp70 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya. 

Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10 miliar untuk pengembalian pinjaman kepada RSUD Kota Mataram. 

Mujiburrahman mengatakan tahun 2026 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 60 miliar, sementara untuk pembiayaan netto juga Rp 60 miliar. 

Setelah mendengar uraian nota keuangan RAPBD tahun 2026 Kota Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyampaikan sidang paripurna akan dilanjutkan kembali dengan agenda pandangan fraksi. 

"Selanjutnya akan dilakukan rapat fraksi-fraksi untuk disampaikan padangannya dalam rapat paripurna berikutnya," kata Abdul Malik

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved