Mataram Raih Skor Istimewa 91,85, Ditetapkan KPK sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi 2025

Ringkasan Berita:

• Kota Mataram ditetapkan KPK RI sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi 2025 dengan skor istimewa (91,85), hasil evaluasi selama enam bulan.
• Penetapan ini didukung inovasi pelayanan publik yang menutup celah gratifikasi, seperti layanan akta kematian otomatis yang responsif dan minim tatap muka.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menetapkan Kota Mataram sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi Tahun 2025, dengan skor 91,85 kategori istimewa.

Predikat prestisius ini menempatkan Mataram sebagai salah satu daerah dengan standar integritas tertinggi di Indonesia, setelah melalui evaluasi intensif selama enam bulan.

Dalam penilaian ini terdiri dari 6 komponen dan 19 indikator yaitu: Penguatan tata laksana, Penguatan Kualitas Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Budaya Kerja Antikorupsi, Peningkatan  Peran serta Masyarakat,  dan terakhir Kearifan Lokal. 

“Penilaian ini kami lakukan untuk melihat sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan dijalankan demi kepentingan masyarakat. Kota Mataram menunjukkan komitmen yang kuat, dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang lahir dari pengalaman nyata warga, bukan hanya dari target administratif ASN. Itulah yang membuat Mataram layak ditetapkan sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi 2025,” ujar Aris Dedi Arham, Analis Pemberantasan Tipikor KPK RI, saat menyampaikan laporan hasil evaluasi di Aula Pendopo Wali Kota Mataram, Selasa (18/11/2025).  

Dalam laporannya, Aris menjelaskan salah satu inovasi yang mendapat perhatian KPK adalah layanan akta kematian otomatis yang terhubung dengan rumah sakit.

Inovasi ini lahir dari keluhan warga yang harus mengurus dokumen saat sedang berduka, dan kini prosesnya berjalan otomatis sehingga akta kematian dapat diunduh tanpa perlu datang ke kantor layanan. 

Menurutnya, selain menghadirkan pelayanan yang lebih empatik dan responsif, terobosan ini dinilai KPK mampu menutup celah terjadinya gratifikasi, pungutan tidak resmi, maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat karena seluruh prosesnya berlangsung digital, terstandar, dan minim interaksi tatap muka.

Ia juga menegaskan, predikat kota percontohan bukan semata penghargaan, melainkan komitmen integritas yang harus dijaga setiap hari. Jika kemudian ditemukan penyimpangan, status tersebut dapat dicabut.

Sementara itu, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penetapan ini.

Ia menegaskan, capaian tersebut adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat Kota Mataram. 

“Alhamdulillah, kota yang kita cintai ini mendapatkan pengakuan nasional sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi dengan nilai 91,85, kategori istimewa. Ini adalah buah dari kerja keras kita semua yang setiap hari menjaga amanah publik,” ujarnya.

Wali kota menambahkan, rekomendasi KPK akan menjadi dasar peningkatan integritas, transparansi, dan pengawasan di seluruh lini pelayanan.

Ia menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama efektivitas pemerintahan.

“Kita akan terus memperbaiki proses, memperkuat pengawasan, dan menghadirkan inovasi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Mohan menegaskan, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras kita selama ini. Ini bukan hasil seseorang, bukan hasil satu unit kerja, tetapi kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Mataram.

"Tujuan akhirnya hanya satu: membangun kepercayaan publik. Trush building.Saya berkomitmen untuk memberi contoh, keteladanan dalam setiap langkah, dan saya berharap seluruh jajaran pun menumbuhkan komitmen yang sama," harapnya.

Dengan pencapaian ini, Mataram meneguhkan diri sebagai salah satu kota  berintegritas di Indonesia, sebuah keberhasilan yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga menempatkan Mataram sebagai contoh nasional dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.