Bupati Lombok Timur Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD

Ringkasan Berita:

• Bupati Lombok Timur, Haerul Warisan, menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026 senilai Rp3,072 triliun yang berpedoman pada Permendagri.

• Penyusunan APBD 2026 dilakukan transparan dan terukur, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan, layanan publik, dan perekonomian daerah.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Rapat ke-1 DPRD Kabupaten Lombok Timur resmi digelar dengan agenda penyampaian penjelasan Kepala Daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. 

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisan, menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan APBD dilakukan secara terukur, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rancangan ini telah melalui berbagai tahapan penting mulai dari penyusunan RKPD hingga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Tujuan utama kita adalah memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Iron sapaan akrabnya pada Senin (24/11/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, sehingga selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam paparannya, Bupati Haerul Warisan menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp3,072 triliun dengan komposisi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Rp584,47 miliar dengan rincian, pajak daerah Rp 210,66 miliar dan retribusi Rp 342,82 miliar. 

Sedangkan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan Rp19,48 miliar, lain-lain PAD Sah Rp11,49 miliar, pendapatan transfer Rp 2,487 triliun, transfer pemerintah pusat Rp 2,381 triliun, transfer antar daerah (Provinsi NTB) Rp 106,51 miliar
dan lain-lain pendapatan daerah yang Sah Rp525 juta dari kontribusi pengusaha tembakau.

Total belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3,072 triliun, yang terdiri atas:

1. Belanja Operasi – Rp 2,380 Triliun

Meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, hingga bantuan sosial.

Belanja pegawai menelan anggaran terbesar yakni Rp 1,347 triliun, termasuk gaji ASN, tunjangan profesi guru, dan insentif lainnya.

Belanja barang dan jasa mencapai Rp 927,85 miliar, dialokasikan untuk operasional sekolah, kesehatan, BLUD, penerangan jalan umum, iuran jaminan kesehatan, hingga kebutuhan administrasi pemerintahan.