Kota Mataram Targetkan RAPBD Tahun 2025 Rp 1,81 Triliun dan PAD Rp 567 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - DPRD Kota Mataram kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Mataram, pada Rabu (6/11/2024).

Kegiatan tersebut menindaklanjuti penandatanganan kesepakatan Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Mataram Tahun Anggaran 2025.

"RAPBD 2025 bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan ekonomi daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat," ujar Pjs Walikota Mataram Tri Budiprayitno dalam ketrangan tertulis yang diterima, Kamis (7/11/2024).

Dalam RAPBD 2025, Pemerintah Kota Mataram menargetkan total pendapatan daerah sebesar Rp 1,814 triliun, meningkat Rp 176 miliar dari anggaran 2024.

Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya.

PAD dalam RAPBD 2025 mencapai Rp 567 miliar atau sekitar 31,29 persen dari total pendapatan daerah.

Baca juga: Strategi Paslon Iron-Edwin Atasi Kebocoran PAD Lombok Timur

Target ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, dengan kontribusi utama dari pajak daerah sebesar Rp 250 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 48 miliar, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 10 miliar.

"Kami berupaya meningkatkan PAD secara berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer," ucapnya.

Kemudian total belanja daerah dalam RAPBD 2025 direncanakan sebesar Rp 1,881 triliun, dengan fokus utama pada belanja operasi sebesar Rp 1,564 triliun. Belanja operasi ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.

"Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran untuk program program prioritas, termasuk pembangunan gedung Walikota Mataram, sarana pendidikan, perbaikan drainase, jalan, dan sarana perkotaan lainnya," ucapnya.

"Selain itu penganggaran juga dilakukan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS, serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan," tandasnya.

(*)