Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kasus viral pernikahan pria berusia 55 tahun dengan perempuan usia anak yakni 16 tahun di Kabupaten Lombok Tengah terdengar baru bagi sebagian perangkat daerah.
Begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB yang mengaku belum mendapatkan laporan terkait kasus ini.
Sekretaris DP3AP2KB NTB Hamzan Wadi mengatakan DP3AP2KB NTB akan bekerja jika ada laporan.
Terlebih kejadian ini terjadi pada tingkat kabupaten/kota sehingga DP3AP2KB seharusnya mengakomodir dahulu persoalan tersebut.
“Kalau di Provinsi ketika dia ada aduan itu baru bisa kita akomodir,” kata Hamzan saat ditemui di ruang kerjanya, Mataram, 25 April 2022.
Baca juga: Rencana Pembangunan Rumah Adat Sembalun Rampung dan Disepakati, Anggaran Hingga Rp400 Juta
Ketika ada yang tidak terima dengan pernikahan tersebut lalu mengajukan aduan ke DP3AP2KB NTB maka akan langsung dilakukan mekanisme sesuai dengan aturan.
Jika terbukti adanya pemaksaan atau adanya aduan yang tidak menerima terkait pernikahan tersebut maka DP3AP2KB NTB akan melakukan mediasi.
Dalam proses mediasi, DP3AP2KB NTB mengikutsertakan psikolog klinis.
“Jadi anak trauma dia pasca pernikahan itu jadi kita sertakan psikolog,” ujarnya.
Baca juga: Ketua DPD Gerindra NTB, Pathul Bahri: Pergantian Mori Hanafi Tak Boleh Dibawa ke Isu SARA
Baca juga: Terkesan Dibiarkan, Pernikahan Anak Terpaut 39 Tahun di Lombok Tengah Perlu Dirunut
DP3AP2KB NTB, kata Hamzan akan terus mendampingi proses mediasi.
Bahkan bila dibawa ke tingkat pengadilan, DP3AP2KB NTB akan terus mendampingi si anak hingga kasus dinyatakan selesai.
“Nah begini kiranya mekanisme dari penanganan kasus pernikahan dini di tingkat DP3AP2KB Provinsi,” pungkasnya.
(*)
TRIBUNLOMBOK.COM/PATAYATULWAHIDAH
Ruang tunggu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB.