Ketua DPD Gerindra NTB, Pathul Bahri: Pergantian Mori Hanafi Tak Boleh Dibawa ke Isu SARA

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH – Tensi politik Nusa Tenggara Barat (NTB) belakangan ini cukup hangat.
 
Hal ini imbas dari rotasi yang dilakukan Partai Gerindra NTB di posisi Wakil Ketua DPRD NTB.
 
Mori Hanafi, yang telah menjabat sekitar 8 tahun di posisi tersebut diusulkan diganti dengan Ketua Fraksi Partai Gerindra NTB, Nauvar Furqoni Farinduan.

Baca juga: Mori Hanafi Tanggapi Dingin Pergantian Dirinya dari Pimpinan Dewan: Kader Terbaik Harus Taat Partai

Baca juga: Mori Hanafi Tepis Isu Keretakan Hubungannya dengan HBK

Kasak kusuk kebijakan ini disorot berbagai pihak. Sejumlah spekulasi merebak.
 
Tak ingin asumsi liar itu melebar terlalu jauh, Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri angkat bicara.
 
Pathul menyebutkan bahwa Mori Hanafi merupakan kader senior Partai Gerindra NTB.
 
Sebagai politisi, dirinya berkeyakinan bahwa proses pergantian atau rotasi jabatan sejatinya merupakan hal biasa.
 
"Itu hal biasa, Pak Mori-kan bisa menjadi orang tua kader-kader junior Partai Gerindra. Sudah lama juga beliau menjadi pimpinan DPRD. Pak Mori pasti memahami itu," ujarnya di Kantor Bupati Lombok Tengah, Senin (25/4/2022).
 
Dalam konteks ini, Ketua DPD Partai Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah itu berpandangan bahwa rotasi itu dalam rangka kerja mesin partai di DPRD NTB.
 
"Ini kita harapkan semakin meningkatkan konsolidasi dan koordinasi demi meraih target politik partai Gerindra di NTB," ujarnya.
 
Hindari Pandangan Rasis
 
Pathul menyoroti bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menggiring persoalan rotasi ini ke arah isu SARA.
 
Ia menyayangkan pandangan-pandangan rasis tersebut.
 
"Mau pihak manapun yang berkomentar, ini seyogianya adalah urusan internal partai. Tidak ada hubunganya dengan suku dan ras, ndak boleh rasis" katanya.
 
Sekali lagi, Pathul menilik hal ini sebagai persoalan biasa.
 
"Partai lain juga lazim melakukan rotasi, mengganti pimpinan," katanya.
 
Kalaupun ada yang berkomentar membawa aspek kedaerahan, Pathul menyebut itu bagian daripada hak setiap orang menyatakan pendapat.
 
Namun, selaku Ketua DPD Partai Gerindra NTB dirinya menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil merupakan buah dari keputusan bersama, bukan keputusan personal atau orang per-orang.
 
"Ini kan demi kepentingan partai berdasar keputusan bersama. Kita harus meletakkan keputusan bersama sebagai amanat yang wajib dijalankan dan kita jalankan sungguh-sungguh," paparnya.
 
"Saya ingin kita semua, memahami kondisi partai politik itu sendiri, maka kita semua harus legowo," sambungnya.
 
Sejumlah pihak mengklaim, pergantian Mori ke Farin akan membawa dampak buruk terhadap suara elektoral Partai Gerindra. Khususnya di dapil VI yang meliputi wilayah Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima.
 
Ketua DPD Gerindra NTB menanggapi tenang klaim tersebut.
 
Menurutnya, apapun risiko yang akan hadir, partai harus siap menerima.  
 
"Persoalan berdampak atau tidak (pergantian itu), merupakan risiko yang memang harus diterima oleh partai. Kalau dampaknya negatif ya memang harus diterima, tapi kan ini bisa juga membawa dampak positif.
 
Namun apapun itu, Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu memastikan bahwa kondisi internal partai yang dinahkodainya di NTB sangat solid.
 
Semua kader partai dan simpatisan kini tengah fokus memperkuat sinergitas dan membangun skema menuju kemenangan di 2024.  
 
Selanjutnya, sidang paripurna untuk menentukan jadwal penetapan dan pergantian pimpinan DPRD dari Mori Hanafi ke Nauvar Furqoni Farinduan, yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 mendatang.

Baca juga: HBK: Pergantian Mori Hanafi dengan Farin Murni Demi Kepentingan Partai

Baca juga: HBK Anggap Pergantian Mori Hanafi ke Farin Sebagai Penyegaran dan Hal Biasa, Beri Contoh DPRD DKI 

Sesuai ketentuan anggota rapat paripurna harus dihadiri minimal tiga per empat anggota. Atau dihadiri minimal 42 dari 62 anggota DPRD NTB.
 
Mengenai adanya potensi molornya rapat paripurna penetapan, Pathul menyebutkan bahwa poinnya ada pada komunikasi.
 
"Saya pikir kita semua memahami, itu harus terkomunikasi dengan baik," ujarnya.
 
Lebih jauh, Pathul Bahri juga menepis anggapan bahwa alasan di balik rotasi tersebut yakni terdapat masalah personal antara Ketua Badan Pengawas Disiplin (BPD) Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono (HBK) dengan Mori Hanafi.
 
"Baik-baik saja selama ini yang kami lihat, tidak ada persoalan," jelas Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu. 

Komentar HBK
 
Sebelumnya, HBK telah angkat bicara terkait persoalan ini.
 
Orang dekat Prabowo Subianto itu menilai pergantian posisi jabatan di partai itu bukanlah sesuatu yang luar biasa.
 
“Tidak usahlah terlalu dibesar-besarkan. Biasa-biasa saja, karena proses rotasi dan pergantian itu akan terus berjalan,” katanya.
 
Bak sebuah lokomotif, pergantian ini untuk membuat semua gerbong berjalan stabil.
 
“Sekarang saya tanya, memangnya ada yang sakral dalam jabatan politik, yang tak tergantikan. Sekarang Mori diganti Farin, berikutnya bisa jadi Farin diganti yang lain. Atau Mori kembali lagi,” terangnya.
 
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyebut, serangan-serangan pribadi yang dialamatkan kepadanya, tak terlalu membuatnya risau.
 
Pasalnya, dia justru lebih memikirkan eksistensi dan kegairahan Partai.
 
Posisi kader Partai Gerindra sama-sama berjuang. Tidak boleh ada istilah apalagi pemahaman kader yang merasa lebih besar dari partainya.
 
“Ya, saya mendengar ada tokoh-tokoh yang ingin berjumpa dengan saya untuk menyampaikan aspirasi. Saya persilahkan, saya akan jelaskan alasan-alasan dan pertimbangannya. Saya sangat terbuka,” urainya.

 
Mori Hanafi Legowo
 
Sebagai kader partai yang taat, dirinya akan mengikuti apapun perintah dan keputusan partai.
 
"Saya ini kader partai, pimpinan DPRD itu by given (pemberian, red) dari pusat, perintah pusat. Jadi kalau pusat mau meminta pergantian, itu memang wewenang pimpinan," kata Mori Hanafi.

(*)