Rapat Paripurna, Fraksi Nasdem Soroti Pengerukan Pasir di Pantai Torok

Dalam dokumen Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan Tahun 2025 ini, pemerintah menyampaikan bahwa PAD saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan meskipun kontribusi terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah belum signifikan jika dibandingkan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat. 

Bertolak dari hal tersebut, Fraksi Nasdem mendorong agar dioptimalisasikannya kerja perangkat daerah untuk memastikan SDM yang memadai untuk mengelola pendapatan atau penarikan pajak dan retribusi daerah guna memaksimalkan PAD kita.

2. Nasdem mengapresiasi kerja-kerja Bapenda dan bagian Pemda lainnya yang terkait secara keseluruhan dalam melakukan upaya-upaya peningkatan pemasukan daerah. Terhadap masih kurangnya tenaga pegawai harus segera dilengkapi untuk memaksimalkan kerja Bapenda sebagai leading sektor PAD.

3. Gerak roda perekonomian masyarakat secara umum penting untuk terus di genjot, salah satunya dengan mempercepat pelaksanaan sebagai implementasi dalam perubahan APBD kita tahun ini. Hal ini ini bisa menjadi stimulus utama dari pemerintah agar kegiatan aktifitas ekonomi masyarakat berjalan stabil dan tidak mengalami perlambatan. 

Oleh sebab itu, melalui paripurna ini Fraksi Nasdem berharap Pemerintah Lombok Tengah nanti untuk bisa tepat waktu merealisasikan pelaksanaan anggaran perubahan tersebut, agar proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin di capai bisa di evaluasi secara baik.

4. Khusus pada salah satu kegiatan mendesak yang perlu mendapat atensi dari pemerintah adalah terkait dengan Jembatan Aik Bual,Kecamatan Kopang. Kondisi setelah longsornya area jembatan tersebut pada bulan Juni lalu masih menjadi permasalahan sampai hari ini. Akses vital masyarakat yang di bangun tahun 1992 tersebut bahkan menjadi satu-satunya penghubung utama aktivitas masyarakat antar kecamatan bahkan ke dua kabupaten tetangga. 

Untuk itu melalui kesempatan ini, Fraksi Nasdem mendesak pemerintah segera melakukan langkah perbaikan sebagai layanan agar kegiatan masyarakat secara umum bisa kembali berjalan normal.

5. Fraksi Nasdem memandang bahwa penyusunan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD ini agar betul-betul menjadi sebuah tahapan perencanaan yang baik dan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kinerja pemerintah sebagai pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Dalam situasi apapun, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tetaplah harus bisa dijelaskan secara terang benderang, transparan, dan jelas sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

(*)