Rapat Paripurna, Fraksi Nasdem Soroti Pengerukan Pasir di Pantai Torok

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Fraksi Nasdem DPRD Lombok Tengah menyoroti pengerukan pasir di Pantai Torok, Desa Montong Ajan, Praya Barat. 

Kegiatan pengerukan pasir oleh salah satu perusahaan pengembang pada area roi pantai itu telah menimbulkan keresahan masyarakat. 

Juru bicara Fraksi Nasdem, Muhamat Saleh menyampaikan, pihaknya berharap pemerintah segera memeriksa dengan seksama perihal yang terjadi sehingga segala sesuatu bisa dipastikan tidak melanggar. 

"Ini juga diperlukan agar kegaduhan tidak menimbulkan dampak lain, terlebih dalam suasana penting hari kemerdekaan bangsa kita ini," jelas Muhamat Saleh dalam rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, Selasa (19/8/2025). 

Legislator Dapil Pujut Praya Timur ini menilai pemerintah tidak boleh kecolongan dengan lepasnya pengawasan dan ketidaktahuan terhadap setiap aktivitas paга perusahaan pengembang yang beroperasi di wilayah kita sendiri. 

Baca juga: Fraksi NasDem Ungkap Penyebab Capaian PAD Loteng Tak Menunjukkan Progres Signifikan

Tingkat kepatuhan investor terhadap regulasi yang berlaku mesti ditekankan.

Pihaknya memahami, bahwa iklim investasi yang baik akan memacu laju pertumbuhan pembangunan yang diharapkan berdampak pada sektor ekonomi. 

Menurutnya, investasi yang datang tidak boleh mengorbankan lingkungan.

"Pada masalah-masalah seperti ini, kerja-kerja satgas investasi perlu di dorong lebih optimal, termasuk salah satunya terkait masalah vila bodong dan homestay lilegal yang hingga hari ini belum terlihat progress penindakannya," jelas warga Desa Sengkol ini. 

Pria kelahiran 1984 ini menyampaikan, sesuai dengan agenda rapat paripurna pada hari ini, yaitu tentang Pemandangan Umum masing-masing fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahahan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

Fraksi NasDem telah mencermati dengan seksama kondisi perjalanan APBD tahun ini dan juga melihat serta mendengar masukan pendapat maupun kritik dari masyarakat terkait keadaan daerah..

"Oleh karena itu, kami ingin mengajak seluruh kita semua disini, untuk semakin bahu membahu sesuai tugas dan fungsi mengawal dan memberi masukan terhadap kerja-kerja pemerintah, agar prestasi tidak hanya kita dapat pada label predikat saja, namun juga haruslah seiring dengan keberhasilan pembangunan secara nyata yang mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas," terang Muhamat Saleh. 

Pemandangan Umum Fraksi Nasdem

Dalam pemandangan umum ini ada beberapa hal yang perlu sampaikan sebagai masukan dan juga untuk mendapat tanggapan dari Pemerintah Lombok Tengah. Hal-hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah adalah terkelola dengan baiknya potensi-potensi PAD diwilayahnya. 

Dalam dokumen Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan Tahun 2025 ini, pemerintah menyampaikan bahwa PAD saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan meskipun kontribusi terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah belum signifikan jika dibandingkan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat. 

Bertolak dari hal tersebut, Fraksi Nasdem mendorong agar dioptimalisasikannya kerja perangkat daerah untuk memastikan SDM yang memadai untuk mengelola pendapatan atau penarikan pajak dan retribusi daerah guna memaksimalkan PAD kita.

2. Nasdem mengapresiasi kerja-kerja Bapenda dan bagian Pemda lainnya yang terkait secara keseluruhan dalam melakukan upaya-upaya peningkatan pemasukan daerah. Terhadap masih kurangnya tenaga pegawai harus segera dilengkapi untuk memaksimalkan kerja Bapenda sebagai leading sektor PAD.

3. Gerak roda perekonomian masyarakat secara umum penting untuk terus di genjot, salah satunya dengan mempercepat pelaksanaan sebagai implementasi dalam perubahan APBD kita tahun ini. Hal ini ini bisa menjadi stimulus utama dari pemerintah agar kegiatan aktifitas ekonomi masyarakat berjalan stabil dan tidak mengalami perlambatan. 

Oleh sebab itu, melalui paripurna ini Fraksi Nasdem berharap Pemerintah Lombok Tengah nanti untuk bisa tepat waktu merealisasikan pelaksanaan anggaran perubahan tersebut, agar proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin di capai bisa di evaluasi secara baik.

4. Khusus pada salah satu kegiatan mendesak yang perlu mendapat atensi dari pemerintah adalah terkait dengan Jembatan Aik Bual,Kecamatan Kopang. Kondisi setelah longsornya area jembatan tersebut pada bulan Juni lalu masih menjadi permasalahan sampai hari ini. Akses vital masyarakat yang di bangun tahun 1992 tersebut bahkan menjadi satu-satunya penghubung utama aktivitas masyarakat antar kecamatan bahkan ke dua kabupaten tetangga. 

Untuk itu melalui kesempatan ini, Fraksi Nasdem mendesak pemerintah segera melakukan langkah perbaikan sebagai layanan agar kegiatan masyarakat secara umum bisa kembali berjalan normal.

5. Fraksi Nasdem memandang bahwa penyusunan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD ini agar betul-betul menjadi sebuah tahapan perencanaan yang baik dan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kinerja pemerintah sebagai pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Dalam situasi apapun, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah tetaplah harus bisa dijelaskan secara terang benderang, transparan, dan jelas sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

(*)