Pergeseran Anggaran Pokir Eks DPRD NTB dan Fornas VIII Dinilai Sesuai Prosedur Efisiensi Anggaran

"Secara prosedur formal telah diberitahukan kepada pimpinan dewan sebagaimana amanah dari regulasi tersebut sehingga pergeseran-pergeseran anggaran tersebut sama sekali tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku," beber Malik.

Gubernur Iqbal Enggan Tanggapi

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal enggan menanggapi soal bagi-bagi 'uang siluman' yang diduga dana bersumber dari anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi NTB.

"Ya nanti kita bahas lain kali saja," kata Iqbal ditemui di Kantor Gubernur NTB, Senin (21/7/2025) malam. 

Terpisah Plt Inspektur Provinsi NTB Lalu Hamdi mengaku masih mendalami duduk perkaranya.

"Kita harus tahu dulu duduk persoalannya seperti apa, ini kita akan dalami dari OPD yang mendapatkan kegiatan itu," kata Plt Inspektur Inspektorat NTB Lalu Hamdi. 

Hamdi mengatakan sejauh ini belum ada permintaan untuk mengusut aliran dana ini.

Meski demikian Inspektorat akan tetap memanggil OPD terkait untuk mendalami asal usul proyek.

"Saya ingin tahu dulu OPD mana dan itu sudah dilaksanakan atau tidak," kata Kepala DPMD NTB ini. 

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah memanggil dua anggota DPRD NTB terkait dana Pokir 2025.

Belakangan dana ini terdampak efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 senilai Rp78 miliar. 

Kejati NTB Usut Laporan Dana Pokir

Dua anggota DPRD NTB meminta Kejati NTB untuk menunda pemeriksaan terkait penyelidikan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025. 

Awalnya dua anggota DPRD NTB inisial IJ dan HK hendak dimintai keterangan pada Kamis (17/7/2025) seperti tercantum dalam surat panggilan tertanggal Senin (14/7/2025).

Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra menjelaskan permohonan penundaan pemeriksaan sudah disampaikan.