WALHI NTB Peringatkan Risiko Kerusakan Ekologis pada IPR di Sumbawa

Legitimasi tambang ilegal menjadi pertambangan rakayat bisa menjadi legitimasi atas eksploitasi yang sudah berlangsung secara ilegal.

Penulis: Rozi Anwar | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM
EKOLOGI - Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadi ditemui belum lama ini. Ia menyoroti soal tambang ilegal yang diberikan izin menjadi pertambangn rakyat yang dikelola koperasi. 

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, dalam sambutannya, menekankan bahwa koperasi bukan hanya entitas bisnis, melainkan juga gerakan sosial berbasis gotong royong dan kekeluargaan.

“Koperasi terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global saat ini. Dengan iklim usaha yang aman dan kondusif, kita dukung koperasi menjadi pilihan utama untuk membangun kemandirian ekonomi,” kata Hadi dalam keterangan yang diterima. 

Ia juga mengajak generasi muda NTB untuk terlibat aktif dalam koperasi, termasuk dalam pengelolaan tambang rakyat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur NTB  Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pandangannya tentang koperasi sebagai “soko guru” atau tiang utama ekonomi bangsa.

“Selama soko guru ini berdiri, ekonomi Indonesia tidak akan runtuh. Dan koperasi adalah tiang itu. Karena itulah Presiden Prabowo mendorong lahirnya koperasi-koperasi baru, termasuk koperasi merah putih,” ujar Iqbal.

Gubernur juga mengakui bahwa selama ini tambang ilegal menjadi persoalan besar di NTB. Kini, dengan hadirnya koperasi tambang legal, pemerintah berharap bisa menghentikan praktik-praktik eksploitasi tak berizin yang merusak lingkungan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi.

“Selama soko guru ini berdiri, ekonomi Indonesia tidak akan runtuh. Dan koperasi adalah tiang itu. Karena itulah Presiden Prabowo mendorong lahirnya koperasi-koperasi baru, termasuk koperasi merah putih,” tambahnya.

Ia menambahkan jika selama 10 tahun lebih praktik tambang ilegal menghantui NTB, tapi tak pernah benar-benar bisa dihentikan. Kini, kehadiran koperasi tambang yang legal diharapkan menjadi alternatif nyata untuk menghentikan siklus tersebut.

“Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi ini terjadi. Hadirnya koperasi tambang adalah solusi nyata, asal dijalankan sesuai aturan dan diawasi secara konsisten,” ujarnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved