Debat Kedua Pilkada Lombok Barat 2024
Beda Cara Farin-Khairatun dan LAZ-Adha Atasi Tambang Ilegal di Lombok Barat
Debat terbuka kedua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat membahas sub tema pertambangan
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Debat terbuka kedua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat membahas pertambangan, Rabu (13/11/2024).
Paslon nomor urut 1 Nauvar Furqani Farinduan dan Khairatun, membeberkan strategi untuk menertibkan tambang-tambang ilegal di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Meskipun menurut mereka persoalan tambang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Pertambangan ini ranah nasional dan juga provinsi kami pemerintah kabupaten tentunya mendukung hal-hal yang bersifatnya legal, sementara pertambangan izin-izin untuk rakyat kepada pemerintah provinsi dan juga pusat," kata Farin, Rabu (13/11/2024) malam.
Farin mengatakan aktivitas tambang di Lombok Barat harus dipastikan tidak mengganggu lingkungan.
Baca juga: Nurhidayah Singgung Kemiskinan dan Minimnya Lapangan Kerja Imbas PAD Tak Capai Target
Selain dari tambang, potensi pariwisata adalah sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Mantan pimpinan DPRD Provinsi NTB itu mengatakan, potensi pariwisata di wilayah Sekotong tidak kalah indah dengan daerah lain, sehingga keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan.
Paslon nomor urut 4 Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Nurul Adha punya gagasan membuat lokasi tambang ilegal menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Selain itu LAZ juga berjanji akan berkerja sama dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi yang ahli di pertambangan, untuk mencarikan solusi pengolahan tambang yang ramah lingkungan.
"Saya yakin banyak perguruan tinggi yang menyiapkan konsep-konsep pertambangan, sehingga rakyat akan sejahtera dengan wilayah pertambangan rakyat semata-mata untuk rakyat," katanya.
LAZ meyakini dengan penataan tambang yang baik akan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.